Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun skema baru rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan. Sebab, penyediaan hunian vertikal bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak menarik.

“Selama lima tahun terakhir, negara baru mampu membiayai sekitar 200 unit rumah susun subsidi. Dengan skema baru ini, kita ingin mempercepat pemerataan hunian vertikal,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, di Kota Singkawang, Selasa, 3 Maret 2026.

Salah satu proyek hunian vertikal bersubsidi yang tengah dikembangkan adalah di Meikarta, yang akan menjadi proyek rumah susun subsidi terbesar di Indonesia dengan total 141.000 unit rusun.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkomitmen mempercepat realisasi program rumah subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM, termasuk kelompok perempuan Mekar binaan PNM.

“Kita ingin ada link and match antara program rumah subsidi dan pemberdayaan UMKM. Apalagi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mendukung dengan kebijakan BPHTB dan PBG gratis,” ujar Menteri Ara.

Menteri Maruarar menargetkan penyediaan 4.000 unit rumah subsidi baru untuk Kota Singkawang. Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola perizinan yang baik serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. “Tidak boleh sawah dijadikan rumah. Kita tetap jaga ketahanan pangan, tapi pembangunan rumah rakyat harus jalan. Kalau Ibu Wali Kota minta 3.000 rumah, saya kasih 4.000 supaya semangatnya lebih tinggi,” tegasnya.

Kolaborasi lintas lembaga juga diperkuat melalui sinergi dengan sektor perbankan. Dalam acara tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaksanakan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM Singkawang.

“Saya senang karena sosialisasinya dilakukan langsung di lapangan. Di dalam ada penyuluhan, di luar ada proses administrasi langsung. Artinya BNI bekerja cepat, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Apalagi bunganya disubsidi 5 persen, ini program luar biasa,” puji Menteri Ara.

Program Perumahan, Keberhasilan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan kepala daerah dapat dilihat dari kemampuannya menurunkan angka kemiskinan melalui program perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Program perumahan ini jelas mengurangi kemiskinan. Kementerian PKP banyak membuat terobosan, baik lewat APBN maupun non-APBN. Kami di Kemendagri mendukung dengan BPHTB dan PBG gratis, serta pajak PPh dan KUR yang dinolkan. Ekosistem ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen secara nasional,” ujar Tito.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menambahkan tahun ini akan ada 496 unit rumah yang direnovasi di Singkawang melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). “Tahun 2025 ada 25 rumah yang mendapat BSPS di Singkawang, tahun ini jadi 496 rumah di Singkawang yang direnovasi. Sedangkan di Kalbar pada tahun 2025 sebanyak 3.096 unit rumah direnovasi jadi 13 ribu untuk BSPS di Kalbar tahun 2026,” ujarnya.

Melalui kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, SMF, dan PNM, pemerintah berharap ekosistem pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan selaras, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari daerah. (BRN)