Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk menjadi Ketua Satgas dengan wakilnya Richard Tampubolon.

“Presiden menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas serta Wakil Ketua Satgas, Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator Bidang PMK,” ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan pers usai mengikuti Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 6 Januari 2026.

Menurut Prasetyo, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. “Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

“Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Menteri Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

“Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing,” kata Menteri Pras.

Kawal Proses Pemulihan

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh.  ‘’Pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mengawal proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh, termasuk memastikan percepatan pembangunan huntara berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto’’ ujar Rustian.

Warga memasak di dapur umum untuk para korban bencana Sumatera di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Foto: BNPB)

Pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai solusi sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana Sumatera. “Negara hadir dan berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak. Pembangunan huntara harus dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar,” kata Rustian.

BNPB bersama pemerintah daerah, TNI dan instansi terkait terus mengoptimalkan koordinasi di lapangan, mulai dari penyediaan material, tenaga kerja, hingga pengaturan tata letak huntara agar sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, aspek sanitasi, air bersih, jaringan listrik dan akses layanan dasar menjadi perhatian utama dalam pembangunan huntara bagi korban bencana Sumatera.

Data Korban Bencana Sumatera

BNPB juga telah memperbarui data korban jiwa bencana Sumatera. Berdasarkan data BNPB pada Selasa, 6 Januari 2026, jumlah korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mencapai 1.178 orang. Sesuai data tersebut, Data BNPB menunjukkan korban meninggal paling banyak terdapat di Aceh yaitu sebanyak 543 jiwa. Sedangkan jumlah korban hilang terbanyak saat ini terdapat di wilayah Agam, Sumatera Barat sebesar 74 orang.

Jumlah pengungsi terbesar adalah di Aceh proporsinya 217.780 jiwa dengan rincian kabupaten kota yang paling banyak pengungsinya Aceh Tamiang dengan 74.735 jiwa.

Saat ini masih ada sembilan kabupaten di Aceh yang berstatus tanggap darurat. Aceh juga menjadi satu-satunya provinsi yang masih berstatus tanggap darurat. Adapun Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah beralih ke transisi darurat. (BRN)