Jakarta – Minimnya sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi yang berkompeten menempatkan Indonesia pada posisi terendah diantara negara-negara ASEAN lainnya. Dari total 8,2 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, sebagian merupakan SDM dengan kategori kurang memiliki keahlian.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang tahun 2020 – 2024 menargetkan pembangunan 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya dan PSU (prasarana, sarana dan utilitas) untuk 262.345 unit perumahan.

“Untuk mencapai target program perumahan tersebut kami membutuhkan insinyur yang tersertifikasi,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, saat menjadi narasumber Opening Ceremony ITB Civil Engineering Expo secara virtual, Sabtu, 22 Januari 2022.

Iwan menambahkan, pihaknya dalam tahun 2022 akan menerapkan pembangunan rumah khusus dengan metode digital yakni 3D printing. Pengaplikasian digitalisasi ini merupakan implementasi dari era industri 4.0. “Pada tahun 2022 ini kami akan menerapkan teknologi 3D Printing dalam pembangunan rumah khusus,” kata Iwan Suprijanto.

Iwan menerangkan, tahun 2021 lalu Kementerian PUPR bersama mitra terkait telah melakukan uji coba pembangunan uji coba 3D printing rumah tapak di Yogyakarta pada 12 hingga 31 Januari 2021.

Berdasarkan data, memasuki era industri 4.0 sedikitnya 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan secara otomasi pada 2030 mendatang. Namun, akan ada 27 hingga 46 juta pekerjaan baru dan 10 juta diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.

Bukan berarti bahwa kehadiran AI (artificial intelligence), drones, dan robotics akan menggantikan peran manusia seluruhnya. Hal itu justru akan menjadi tantangan agar para insinyur dan pekerja konstruksi terus meningkatkan kompetensinya.

“Industri konstruksi merupakan industri yang masih rendah dalam proses digitalisasi (smart contrusction). Hal itu karena beberapa faktor terutama kemampuan digital yang masih rendah,” kata Iwan.

Evaluasi Program Sejuta Rumah

Kedapan, imbuhnya, Direktorat Jenderal Perumahan akan mengevaluasi pembangunan perumahan tidak hanya satu juta rumah. Iwan berharap program ini bisa menyediakan sekitar 1,5 hingga 2 juta rumah per tahun. Hal itu untuk menyesuaikan angka kekurangan rumah (backlog) yang terus bertambah setiap tahunnya.

Sesuai agenda prioritas yang utama adalah pembangunan SDM, pembangunan insfrastruktur, penyederhaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi. “Kami ingin mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif dan pengembangan SDM. Selain itu, kami juga mendorong penyelesaian tugas khusus, dan dukungan terhadap mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya. (BRN)