Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Sebanyak 341.335 PNS Jawa Timur Berpeluang Gunakan Tapera

Sebanyak 341.335 PNS Jawa Timur Berpeluang Gunakan Tapera

  • calendar_month Senin, 4 Jul 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi guna mendorong pegawai negeri sipil (PNS) untuk dapat memiliki rumah pertama. Saat ini tercatat tidak kurang 341.335 PNS yang menjadi peserta Tapera aktif di lingkup Provinsi Jawa Timur. Dari data itu, sebanyak 299.164 peserta telah melakukan pemutakhiran data oleh pemberi kerja melalui portal tersebut sejak pertengahan tahun 2021.

Namun, BP Tapera juga mencatat saat ini sebesar 64,96 persen peserta belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur harus terus mengingatkan anggotanya untuk menyiapkan data penunjang agar memudahkan pengisian form pemutakhiran data.

“Dalam rangka pelayanan yang lebih baik kepada peserta, kami imbau para PNS untuk segera melakukan pemutakhiran data diri masing-masing di portal Sitara,” tutur Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro dalam sambutannya, di Surabaya, Senin, 4 Juli 2022.

Eko menyampaikan, dalam portal itu terdapat 10 isian yang bersifat mandatori dan rahasia. Hanya peserta yang dapat melakukan pengisian di portal tersebut.

Bertempat di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sosialisasi secara hibrid ini diikuti 152 peserta secara luring dan 500 partisipan yang hadir via daring. Jawa Timur menjadi provinsi kedua yang disambangi BP Tapera setelah kegiatan serupa terselenggara di Provinsi Jawa Barat.

Masih dari data BP Tapera, minat PNS di Jawa Timur terhadap  pembiayaan Tapera skema kredit pemilikan rumah (KPR) secara konvensional sebanyak 8.993 peserta. Sebanyak 1.536 peserta memilih kredit bangun rumah (KBR), dan 21.526 peserta memilih kredit renovasi rumah (KRR).

Sedangkan untuk skema syariah, sebanyak 1.279 peserta memilih pembiayaan pemilikan rumah (PPR), 232 peserta memilih pembiayaan bangun rumah (PBR) dan 2.259 peserta memilih pembiayaan renovasi rumah (PRR).

Realisasi Pembiayaan Tapera

BP Tapera telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.394 unit atau setara Rp 208,9 miliar (per Juni 2022). Khusus untuk Provinsi Jawa Timur, BP Tapera telah merealisasikan pembiayaan perumahan sebanyak 115 unit atau setara Rp 16,29 miliar.

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyampaikan, pihaknya mengapresiasi kehadiran BP Tapera dalam memberikan solusi pembiayaan Tapera kepada para PNS Jawa Timur. “Saya berharap BP Tapera serius dan memberikan pertimbangan limit nilai kredit. Baik melalui pembiayaan syariah maupun konvensional bagi PNS di Jawa Timur,” tutur Wahid Wahyudi. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Situasi Politik Kondusif, Penyaluran KPR BCA Ditargetkan Tumbuh 11%

    Situasi Politik Kondusif, Penyaluran KPR BCA Ditargetkan Tumbuh 11%

    • calendar_month Senin, 26 Feb 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Makro ekonomi nasional yang positif dan kondisi politik yang kondusif pasca pemilihan umum (pemilu) membawa optimisme termasuk kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menargetkan penyaluran KPR di tahun 2024 dapat tumbuh sebesar dua digit. Executive Vice President Consumer Loan Division BCA, Welly Yandoko […]

  • Ini Pemanfaatan Air Tanah Versi Menteri PUPR

    Ini Pemanfaatan Air Tanah Versi Menteri PUPR

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Air tanah merupakan sumber air yang relatif lebih mahal ketimbang air permukaan karena proses pengisian kembali air tanah memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu, pemanfaatan air tanah harus secara optimal dengan mengacu pada prinsip save yield. “Optimalisasi pemanfaatan air tanah harus mengedepankan save yield. Bukan semaksimal mungkin untuk suplesi air permukaan. Jadi, yang […]

  • Belanja 2023 Kawal Ekonomi dari Ancaman Resesi Global

    Belanja 2023 Kawal Ekonomi dari Ancaman Resesi Global

    • calendar_month Selasa, 17 Jan 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan bergerak semakin cepat sehingga belanja tahun 2023 diharapkan dapat mencegah ancaman resesi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Pemerintah akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimisme dan penuh kewaspadaan. “Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia atau […]

  • Tim Serap Aspirasi: Usulan REI Komprehensif

    Tim Serap Aspirasi: Usulan REI Komprehensif

    • calendar_month Rabu, 16 Des 2020
    • 0Komentar

    Jakarta – Tim Serap Aspirasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa usulan yang diajukan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia terkait aturan turunan beleid tersebut sudah lengkap. “Draf usulannya tebal sekali dan sudah sangat komprehensif. Namun, perwakilan dari Tim Serap Aspirasi akan tetap mengadakan pertemuan dengan tim kecil dari REI. Jangan sampai […]

  • BPN Serahkan 6,5 Ha Lahan Penunjang KEK Mandalika

    BPN Serahkan 6,5 Ha Lahan Penunjang KEK Mandalika

    • calendar_month Jumat, 7 Mei 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan pengadaan tanah seluas 6,5 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pengadaan lahan ini merupakan bagian dari kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas untuk pengembangan infrastruktur penunjang pembangunan Sirkuit Internasional Moto GP. “Pengadaan lahan pada penlok (penetapan lokasi) II sudah selesai. […]

  • Daerah Khusus Jakarta

    Polemik RUU Daerah Khusus Jakarta, Mau Dibawa ke Mana Jakarta?

    • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa pasal dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tersebut dikritisi banyak kalangan yang salah satunya mengenai pemilihan gubernur. Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih […]

Translate »
expand_less