Jakarta – Realisasi serapan anggaran perumahan yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 31 Juli 2026 mencapai Rp 3,27 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Capaian tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran, di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dalam keterangan persnya yang dikutip Selasa, 4 Agustus 2026.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera. Upaya itu sebagai bentuk komitmen Kementerian PKP dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam paparannya, Sekjen Kementerian PKP menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp 10,31 triliun menjadi Rp 12,53 triliun setelah adanya ABT sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Merujuk data Kementerian PKP, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp 38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan sekitar 80 persen dari target. Realisasi KPP ini memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.

Sedangkan realisasi penyaluran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi per akhir Juli 2026 telah mendukung pembiayaan untuk 121.363 unit rumah. Jumlah tersebut didukung pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan rumah sebanyak 21.077 unit sehingga total akumulasi operasional mencapai 183.087 unit.

Target Serapan Anggaran Perumahan

Kementerian PKP menargetkan tingkat serapan anggaran perumahan mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026. Hal ini sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak, memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Pada Program Dukungan Manajemen, realisasi serapan anggaran telah mencapai Rp 569,37 miliar atau 62,01 persen dan melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap Rp 2,702 triliun atau 28,77 persen dari target penyerapan yang direncanakan.

Dalam hal Evaluasi Kinerja Balai Menteri PKP memberikan apresiasi terhadap 5 balai yang mencapai progres penyerapan tertinggi diantaranya BP3KP Maluku, BP3KP Sulawesi III, BP3KP Sulawesi I, BP3KP Jawa II, BP3KP Sumatera V.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp 8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program tersebut ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.

Kementerian PKP menargetkan serapan anggaran perumahan hingga akhir 2026 sebesar 97,48%. Tampak sejumlah pekerja tengah menyelesaikan pembangunan proyek perumahan di Provinsi Aceh (Foto: Oki Baren)

Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap Program BSPS terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, jumlah usulan yang diterima mencapai 1.898.275 unit, jauh melampaui kuota awal sebesar 400.000 unit.

Melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang ketat, sebanyak 142.322 unit telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan seluruh proses pendanaan, pencairan, serta rantai pasok material telah berjalan secara sinkron.

Saat ini progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.

Selain BSPS, Kementerian PKP juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera. Tambahan anggaran sebesar Rp 2,219 triliun dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit Huntap pada tahun 2026 yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, pembangunan Huntap dirancang mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp 7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.

Pada sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp 177,79 miliar atau 47,69 persen dan progres fisik mencapai 47,62 persen.

Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara yang telah mencapai progres fisik 100 persen.

Di bidang sanitasi, Kementerian PKP mulai merealisasikan program pembangunan sanitasi dengan anggaran efektif Rp 32,70 miliar untuk 3.000 unit pekerjaan. Per 31 Juli 2026, realisasi anggaran mencapai Rp 349,42 juta dengan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan pengadaan. Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP tahun 2026 meningkat menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen. (BRN)