Jakarta – Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan potensial untuk Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit. Lokasinya tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129 ribu hektare.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid di Jakarta, Jumat, 17 April 2025.

Penyiapan lahan tersebut dilakukan sebagai upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” imbuhnya.

Fokus Pembangunan Hunian Vertikal Kota Satelit

Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan Kota Satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas.

“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementera itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ketersediaan lahan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan PSN. “Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia,” ujarnya.

Dalam pertemuan antara Menteri ATR/BPN dan Menteri PKP dibahas pula potensi pemanfaatan lahan aset negara guna pembangunan rumah susun (rusun) dan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP menyampaikan, pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah aset negara, termasuk lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat. Pihaknya telah menerima data awal terkait potensi pembangunan rusun di sekitar 10 kota baru yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi bagi masyarakat.

“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami,” pungkasnya. (SAN)