Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong optimalisasi sebanyak 29.000 unit apartemen yang belum diserap pasar sebagai solusi hunian di Jakarta. Gagasan tersebut menjadi agenda yang dibahas pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta Tahun 2026, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun rumah baru, tetapi bagaimana rumah yang sudah tersedia dapat benar-benar dimiliki dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan. Stok hunian yang belum terserap pasar (existing housing stock) harus dipandang sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian Jakarta,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar.

Sesuai riset Colliers Indonesia yang menjadi salah satu rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang strategis untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa harus menunggu proses pembangunan proyek baru.

Arvin menilai bahwa penyelesaian problematika perumahan Jakarta tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun proyek baru. Sebenarnya, sebagian solusi sudah tersedia yakni hunian yang telah selesai dibangun dan siap huni. Menurutnya, agar stok tersebut dapat terserap, diperlukan kebijakan yang tepat, insentif, serta akses pembiayaan yang lebih adaptif.

“Yang perlu kita lakukan adalah membuat hunian yang sudah tersedia menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat yang tepat. Dengan begitu, pengembang memperoleh kepastian pasar, pemerintah mendapatkan percepatan penyediaan hunian, dan masyarakat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah.”

Sementara itu, Lady Natalia, Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa optimalisasi existing housing stock harus dibarengi dengan skema pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat.

Jakarta masih menghadapi backlog perumahan sekitar 402.287 kepala keluarga, sementara harga tanah rata-rata meningkat sekitar 1,8 persen per tahun dan daya beli masyarakat menghadapi tekanan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

FPPR menawarkan bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi kredit, kebakaran dan jiwa, serta bebas biaya provisi dan administrasi.

Skema tersebut juga dapat diterapkan pada hunian eksisting, sehingga berpotensi menjadi instrumen untuk mempercepat penyerapan unit yang telah tersedia sebagai salah satu solusi hunian di Jakarta.

DPRKP juga telah membangun kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang melalui berbagai proyek Hunian Terjangkau Milik (HTM) seperti Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, hingga kolaborasi dengan PT SPI.

Solusi Hunian Menuju Transformasi Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan penyediaan hunian merupakan bagian penting dari transformasi Jakarta menuju kota global. Jakarta tidak cukup hanya membangun infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.

“Jakarta sedang berada pada momentum transformasi menuju kota global. Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan REI menjadi sangat penting agar semakin banyak warga Jakarta memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” tegas Uus.

Uus menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui pendekatan creative financing. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi contoh bagaimana pemerintah dan swasta dapat bersinergi untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari menjawab tantangan solusi hunian.

Pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) juga menjadi salah satu peluang dalam penyediaan hunian yang terintegrasi dengan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta.

Raperda Rusun Perkuat Ekosistem Hunian

REI DKI Jakarta juga menyambut positif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan penyediaan hunian, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar bicara tentang optimalisasi pemanfaatan 29 ribu unit apartemen ready stock sebagai solusi hunian di Jakarta (Foto: Oki Baren)

Arvin menilai kelompok MBT membutuhkan perhatian karena berada di antara kelompok penerima subsidi dan pasar hunian komersial. “Mereka tidak cukup rendah untuk masuk seluruhnya dalam skema subsidi, tetapi juga belum cukup kuat untuk membeli hunian komersial. Padahal mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik.”

Ketiga pihak sepakat bahwa tantangan perumahan Jakarta membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat.

Optimalisasi hunian yang sudah tersedia, dukungan pembiayaan, pengembangan kawasan berbasis transportasi publik, serta penguatan regulasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi warga Jakarta. (BRN)