Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Tuntaskan Problem Rumah Rakyat, The HUD Institute Minta Operasionalisasi BP3

Tuntaskan Problem Rumah Rakyat, The HUD Institute Minta Operasionalisasi BP3

  • calendar_month Kamis, 13 Jun 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tangerang Selatan – Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia, The HUD Institute, mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Lembaga non struktural itu diharapkan dapat menjadi solusi terkait program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini tengah berkembang wacana agar Pemerintahan terpilih mendatang menghidupkan kembali Kementerian Perumahan yang fokus menangani masalah perumahan. “Kami tidak mempersoalkan itu, yang terpenting bagaimana mengakomodasi kepentingan penyediaan perumahan bagi MBR. Konstitusi mengamanatkan terbentuknya BP3 yang bisa menjadi fase transisional bagi pemerintahan mendatang,” tutur Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, dalam jumpa pers, di Tangerang Selatan, Rabu, 12 Juni 2024.

Menurut Zulfi, usulan tersebut berdasarkan masukan ekosistem perumahan yakni pemangku kepentingan dari sisi penyediaan maupun pembiayaan perumahan. “Dari masukan itu, kami menyimpulkan akan mendorong Pemerintah untuk mengoperasionalisasikan karena seluruh regulasinya sudah lengkap. Kami sudah melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2024, yang isinya meminta Pemerintah secepatnya mengoperasionalisasikan BP3,” tegasnya.

UU Cipta Kerja telah mengamanatkan terbentuknya lembaga non struktural guna menangani percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat. Beleid tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang BP3 dengan tugas utamanya mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. “Seluruh perangkat regulasi pendukung terbentuknya BP3 sudah tersedia hanya tinggal eksekusi saja. Apabila Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum dapat menyelesaikan proses administrasinya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang,” tukasnya.

Solusi Perumahan Rakyat

Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute, Andrinov A. Chaniago mengatakan, realisasi pembentukan BP3 sudah sangat mendesak. “BP3 diharapkan dapat menjadi solusi terobosan besar dan strategis dalam menjawab masalah perumahan rakyat ke depan,” kata dia.

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Metland Targetkan 30% Marketing Sales dari Pendapatan Berulang

    Metland Targetkan 30% Marketing Sales dari Pendapatan Berulang

    • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
    • 0Komentar

    BEKASI – PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland sepanjang tahun 2023 menargetkan realisasi penjualan pemasaran (marketing sales) sebesar Rp1,8 triliun. Sekitar 30% atau Rp530 miliar diantaranya diharapkan berasal dari kontribusi pendapatan berulang (recurring revenue). Olivia Surodjo, Direktur Metland mengatakan marketing sales terdiri dari pre-sales dan recurring revenue. Hingga April 2023, pencapaian marketing sales Metland […]

  • bidang perumahan

    PUPR Fokus 5 Program Kerja, Bidang Perumahan Alokasikan Rp5,49 triliun

    • calendar_month Minggu, 12 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023. Dari pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp98,21 triliun, alokasi untuk bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun. “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun […]

  • Kawasan Summarecon Crown Gading

    Summarecon Crown Gading Hadirkan Beragam Fasilitas Baru

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Summarecon Agung Tbk melengkapi kawasan Summarecon Crown Gading dengan meluncurkan beragam fasilitas penunjang guna menghidupkan kawasan properti terpadu berskala kota. “Kehadiran beragam fasilitas di kawasan Summarecon Crown Gading menjadi bukti komitmen kami untuk menghidupkan kawasan tersebut. Kehadiran fasilitas ini diharapkan akan menjadikan Summarecon Crown Gading sebagai destinasi unggulan terbaru seperti pengembangan lain […]

  • PBG Rumah MBR Harusnya Jangan Dipungut Retribusi

    PBG Rumah MBR Harusnya Jangan Dipungut Retribusi

    • calendar_month Senin, 24 Jan 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengamat Hukum Properti dan Perumahan, Muhammad Joni mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mempersulit terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebelum adanya Peraturan Daerah (Perda) Retribusi PBG dia mendesak pemerintah daerah tetap menerbitkan PBG terlebih untuk rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Dia menegaskan ketiadaan Perda Retribusi PBG jangan sampai menghambat dan menjadi beban bagi […]

  • Investasi Hotel di Asia Pasifik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

    Investasi Hotel di Asia Pasifik Diprediksi Melambat, Ini Penyebabnya

    • calendar_month Kamis, 23 Nov 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perusahaan manajemen investasi dan realestat komersial global terkemuka, Jones Lang LaSalle (JLL) menyebutkan investasi hotel di Asia Pasifik diprediksi melambat sebesar 14% secara tahunan menjadi US$10,1 miliar pada 2023 dibanding tahun sebelumnya akibat berbagai faktor eksternal. Menurut laporan bertajuk “Hotel Investment Highlights Asia Pacific” yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Hotels & Hospitality Group […]

  • Hapus Diskriminasi, Biden Luncurkan Kebijakan Perumahan Etnik Minoritas

    Hapus Diskriminasi, Biden Luncurkan Kebijakan Perumahan Etnik Minoritas

    • calendar_month Jumat, 4 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Amerika Serikat Joe Biden menetapkan kebijakan peningkatan aksesibilitas etnik minoritas untuk kepemilikan rumah dan pengembangan usaha kecil di kantong-kantong kelompok tersebut. Kebijakan itu ditempuh sebagai tindakan konkret memperingati Tulsa Race Massacre (Pembantaian Ras Tulsa).  Laman resmi Kantor Kepresidenan Amerika Serikat, whitehouse.gov, menyatakan bahwa Pemerintah AS berupaya untuk mengurangi backlog dari sisi kepemilikan […]

Translate »
expand_less