Jakarta – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memastikan penerapan kebijakan kemudahan berusaha bagi pengembangan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah. Ini merupakan wujud komitmen Pemko Pekanbaru dalam mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Relaksasi yang diberikan antara lain penyederhanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebelumnya, penerbitan izin tersebut memakan waktu minimal 6 bulan hingga 2 tahun. “Sekarang mengurus PBG hanya hitungan hari bisa tuntas karena perubahan peraturan di tingkat daerah yang mengikuti aturan di tingkat pusat sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar,” tutur Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, yang ditemui industriproperti.com di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Kini masyarakat di Pekanbaru sudah dapat melakukan aktivitas pengembangan perumahan dalam tempo 7 hari setelah seluruh administrasi pembangunan perumahan. Kendati demikian, tetap ada sejumlah kendala terkait urusan perizinan pembangunan perumahan. Misalnya, terkait perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang mempersyaratkan campur tangan konsultan.

“Kami mengupayakan agar penerbitan Amdal bisa dilakukan dengan cepat tanpa menyalahi ketentuan yang ada,” tegasnya.

Pemko Pekanbaru juga telah menerapkan kebijakan gratis Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah MBR. Sejak ditetapkan sebagai Wali Kota Pekanbaru pada 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru telah kehilangan tidak kurang dari Rp 14 miliar dari pembebasan biaya retribusi tersebut.

“Kendati Pemko memangkas beban pungutan pajak ke masyarakat, tapi di sisi lain kita berhasil menaikkan PAD hingga Rp 500 miliar. Saat dilantik, saya menerima ‘warisan’ utang daerah sebesar Rp 500 miliar. Hampir satu dekade utang tersebut belum dapat diselesaikan. Berkat izin Sang Khalik, utang itu berhasil dilunasi,” tutur Agung.

100 Km Jalan Perumahan Pekanbaru

Dukungan Kota Pekanbaru dibawah kepemimpinan Agung Nugroho terhadap sektor perumahan bersubsidi tidak hanya berhenti di situ. Pemko Pekanbaru menyediakan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), antara lain pembangunan infrastruktur pendukung menuju ke kawasan perumahan.

Menurutnya, banyak perumahan lama yang sudah ditinggalkan oleh pengembangnya, PSU yang salah satunya berupa akses jalan perumahan sudah diserahterimakan oleh pengembang ke pemerintah daerah. Pemko Pekanbaru melakukan revitalisasi jalan di kawasan perumahan tersebut. Jalan sepanjang 100 km telah dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar kawasan perumahan.

“Dari total 100 km jalan yang dibuat, sebanyak 60 km atau setara 60% merupakan program revitalisasi jalan yang sudah ada. Itu hanya jalan akses menuju ke kawasan perumahan, tidak termasuk pembangunan jalan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru,” ucapnya.

Sebanyak 40 km sisanya, imbuh Wali Kota Pekanbaru, merupakan infrastruktur jalan baru penghubung ke kawasan perumahan yang dibangun sebagai bentuk dukungan percepatan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho (Foto: Istimewa)

Berkat dukungan tersebut, Pemko Pekanbaru meraih Juara II Implementasi Program 3 Juta Rumah pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 1016 Batch 2 Regional Sumatera yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 12 Agustus 2026.

Atas prestasi itu Pekanbaru tidak hanya meraih penghargaan, tapi juga memperoleh hadiah berupa bantuan bedah 250 rumah tidak layak huni untuk masyarakat dari Pemerintah Pusat.Penghargaan diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (BRN)