Jakarta – Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin memastikan akan mendiskusikan ulang rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (UUS BTN) oleh bank pelat merah lainnya.

Hal ini setelah Wapres menerima masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat,” ucap Wapres Ma’ruf Amin, saat menerima Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dan DPP REI, di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah Doddy Thahir, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah Royzani Sjachril.

Menurut Wapres, sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke Bank BUMN lainnya, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. “Pertimbangannya demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf Amin menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir. “Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya. Terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi,” tegasnya.

Bank Fokus

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah. “Sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia,” kata Iwan.

Saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi sebesar 87 persen. Adapun total market share BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41 persen.

“Apalagi UUS BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun,”  imbuh Totok.

Untuk itu, Totok Lusida berharap pemerintah tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan. “Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di tanah air,” cetus Totok.

Dalam kurun waktu 2016-2021, BTN Syariah telah menyalurkan 168 ribu KPR senilai Rp 26,03 triliun. Rinciannya, sebanyak 135 ribu unit KPR Subsidi atau setara Rp 16,79 triliun, dan 32 ribu unit KPR non subsidi setara Rp 9,23 triliun.

Pertumbuhan KPR BTN Syariah juga terus melonjak yakni rata-rata kenaikan 26,21 persen per tahun dan 9,70 persen per tahun untuk KPR non subsidi. (BRN)