Akhir 2023, Kementerian PUPR Percepat Pembangunan Perumahan
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Tangerang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan perumahan, sekaligus mengoptimalisasi dan mempertajam anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2024 mendatang.
“Kami terus berupaya menyelesaikan tugas pembangunan perumahan untuk masyarakat secepatnya. Apalagi, waktu pelaksanaan kegiatan 2023 akan segera berakhir,” tutur Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Tangerang, Senin, 27 November 2023.
Berdasarkan evaluasi capaian dan kinerja penyelenggaraan perumahan tahun 2023, dari status e-Monitoring per 26 November 2023, jumlah realisasi keuangan bidang perumahan terus meningkat. Iwan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra kerja untuk mendorong kinerja penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan PSU perumahan.
“Kami juga mencatat realisasi kegiatan fisik padat karya yakni pelibatan masyarakat melalui BSPS untuk mengurangi rumah tidak layak huni sebanyak 150.380 unit rumah. Adapun progress keuangan program tersebut adalah 98,43 persen dan fisik 99,97 persen,” kata Iwan.
Infrastruktur IKN
Iwan menambahkan, pihaknya juga ikut memberikan dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Antara lain pembangunan rusun pekerja IKN sebanyak 22 tower atau 1.072 unit dengan progress keuangan 99,99 persen dan fisik 100 persen. Selain itu, pembangunan rumah tapak jabatan Menteri sebanyak 36 unit. Adapun progress keuangan pembangunannya baru 40,58 persen dan fisik 38,90 persen.
“Kami juga tengah membangun rusun ASN dan Hankam dengan progress keuangan 36,90 persen dan fisik 26,70 persen. Kami optimis hingga akhir tahun 2023 pembangunan rumah untuk masyarakat bisa tercapai sesuai perencanaan,” ujarnya.
Pada kegiatan itu, Iwan juga menyampaikan sejumlah prioritas penganggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan tambahan Tahun 2024. Beberapa prioritas kegiatan di TA 2024 antara lain penyediaan hunian untuk ASN di kawasan IKN dan penyelesaian pembangunan rumah Menteri. Berikutnya, pemenuhan kegiatan rusun dan rumah khusus Multi Years Contract (MYC) TA 2023-2024.
“Kami siap melaksanakan manajemen risiko Direktorat Jenderal Perumahan karena target kinerja tinggi Kementerian terkait kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi dan percepatan infrastruktur. Kami juga terus berupaya dalam memitigasi risiko terjadinya fraud dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa serta praktik korupsi di Kementerian PUPR,” tegas Iwan. (BRN)
