Jakarta – Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kekurangan (backlog) perumahan yang angkanya masih tinggi hingga menyebabkan lebih kurang 10 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Di sisi lain, jumlah unit apartemen tak terserap pasar jumlahnya cukup banyak hingga menjadi aset tidur yang bisa dimanfaatkan untuk diserap kembali ke masyarakat yang membutuhkan.

“Idenya adalah bagaimana aset-aset ini menjadi bagian dari solusi ekonomi, bukan sekadar monumen beton,” kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu di Jakarta sebagaimana dikutip Kompas.com, Rabu, 11 Maret 2026.

Lebih jauh Nixon menuturkan, kondisi tersebut dapat menjadi peringatan awal bahwa pembangunan gedung secara masif bukan sebuah solusi mengatasi persoalan perumahan. Permasalahan yagn dihadapi sektor perumahan di Indonesia salah satunya dapat diatasi dengan menerapkan efisiensi aset dan ketepatan sasaran.

Selain itu, perubahan besar juga perlu dilakukan di industri perumahaan, baik dalam hal prosedur eksekusi hingga skema pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan memanfatkan inventori yang saat ini ada untuk menekan angka backlog.

Transparansi data Perumahan

Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah pentingnya tranparansi data perumahan yang akurat agar keran subsidi yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran. Soal ketepatan data perumahan juga pernah disinggung Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menurutnya, data perumahan harus dikalibrasi ulang agar mampu membedakan jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari backlog kepemilikan, backlog kelayakan, hingga kelompok paling rentan yang tinggal di hunian tidak layak di kawasan kumuh, bantaran sungai, atau wilayah rawan.

“Kalau data kita tidak solid, maka kebijakan kita akan selalu meleset. Kita harus tahu siapa yang paling rentan, di mana mereka tinggal, dan seperti apa kondisi riilnya,” tegas Wamen PKP.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam, program perumahan yang diterapkan dieksekusi secara cepat. Industri properti di Vietnam juga tumbuh pesat berkat efisiensi birokrasi dan komitmen pembiayaan.

Renovasi Aset untuk Hunian Layak

Hal lain yang menjadi sorotan Nixon adalah merenovasi aset mangkrak ketimbang terus membuka lahan baru yang lokasinya makin menjauh dari aktivitas perekonomian. Renovasi aset mangkrak itu nantinya akan dibuat menjadi hunian milik atau sewa. Di sisi lain, rumah atau apartemen yang dibangun dengan kurang memenuhi standar juga menjadi perhatiannya.

Ke depan, dirinya mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi industri properti Tanah Air. Salah satunya adalah daya beli masyarakat yang belum stabil hingga menjadikan pihak perbankan harus lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah persoalan kondisi perekonomian yang fluktuatif. (SAN)