Asik! Pemerintah Beri Subsidi Gaji Pekerja Sektor Properti

Jumlah calon penerima bantuan subsidi upah diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.
0
11

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan subsidi upah kepada para pekerja, termasuk pekerja sektor properti yang terdampak pandemi Covid-19 dan PPKM. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh serta mendukung masyarakat dan bisnis.

“Pekerja pada sektor yang  terdampak pada PPKM, antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate,” jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM secara daring, Rabu, 21 Juli 2021.

Kriteria lain pekerja atau buruh penerima bantuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerja/Buruh penerima Upah dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kemudian terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan samapi dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai data ini data yang terbaik, dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini,” imbuh Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima bantuan subsidi upah berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam hal pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif dan Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri,” ucap Ida.

Bantuan subisidi upah ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

“Subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan di mana kami mengusulkan bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Ida.

Jumlah calon penerima bantuan subsidi upah diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

Mekanisme Penyaluran

Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang dihimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500.000 per bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus artinya satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp1 juta,” ungkap Ida.

Kementerian Tenaga Kerja terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data atau nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja. Data itu kemudian diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor critical untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat,” tutup Ida. (ADH)

EnglishIndonesian