Bank Pembangunan Daerah Diminta Tingkatkan Penyaluran KPR FLPP
- calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
- print Cetak
Rapat Menteri PKP Maruarar Sirait didampingi Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho bersama sejumlah kepala daerah membahas dukungan Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran KPR FLPP (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta meningkatkan pendanaan dalam pengadaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hal itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama sejumlah kepala daerah, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
“Berapa pun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank nasional, kami siap mendukung untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dalam paparannya yang dikutip Rabu, 1 Juli 2026.
Pejabat daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Plt. Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, serta Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Menteri PKP Maruarar Sirait berdiskusi dengan para pejabat daerah itu dengan agenda pembahasan seputar program pemerintah yang berfokus pada hunian.
Selain program FLPP, Menteri PKP juga menyampaikan berbagai program hunian lainnya dari pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan hingga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka agar rakyat dapat mengetahui haknya,” pungkas Maruarar Sirait.
Per 30 Juni 2026, BP Tapera telah menyalurkan FLPP sebesar 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 triliun. Capaian secara nasional tersebut termasuk capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak 757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574 unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit. (BRN)
Penulis Oki Baren
Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren
