Jakarta – Pemerintah telah menggelontorkan dana darurat senilai Rp268 miliar guna penanggulangan bencana Sumatera. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar untuk warga di 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak. Untuk program Presiden Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan persnya, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Menkeu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember 2025. Permintaan tambahan anggaran itu termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.

“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun. Jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” ucapnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak.

Negara Hadir di Bencana Sumatera

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera menjadi wujud nyata negara hadir untuk rakyat.

“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum. Jangan dibangun di lokasi yang merusak lingkungan. Semua tergantung kecepatan dari Pemerintah Daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini. Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana natal,” kata Menteri Ara.

Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait membahas bencana Sumatera (Foto: Kementerian PKP)

Menteri PKP menambahkan, Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Pada 21 Maret 2025, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” tegasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan, warga dengan rumah rusak berat akan ditempatkan di huntara sambil menunggu pembangunan huntap. Selama di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.

Dalam menyikapi kondisi bencana Sumatera, Menteri PKP telah menunjuk tiga direktur jenderal (dirjen) untuk turun langsung ke lapangan guna menuntaskan proses alokasi hunian di wilayah terdampak bencana. Dirjen Perumahan Perdesaan Imran ditugaskan untuk menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur bertugas di Sumatera Barat, serta Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah ditugaskan di Sumatera Utara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa negara tengah menyiapkan bantuan perumahan bagi korban bencana Sumatera yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah yang terdampak bencana telah diberikan keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan kebutuhan penanggulangan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, melaporkan upaya identifikasi kerusakan infrastruktur akibat bencana Sumatera masih terkendala hujan yang belum berhenti. Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan. “Kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana. (BRN)