JAKARTA – Memasuki semester II tahun 2023, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN semakin ekspansif dalam mengembangkan kerjasama dengan sejumlah institusi hingga organisasi kemasyarakatan. Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan.

Salah satu yang dibidik Bank BTN adalah Muhammadiyah, sebagai organisasi massa Islam yang juga menjadi mitra strategis anak usaha Bank BTN, yakni BTN Syariah.

Sebagai bentuk komitmen, BTN Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (25/7).

“Kami berharap dengan kerjasama yang baik ini warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dan cicilan terjangkau lewat dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh bank dengan skema akad syariah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah dari BTN Syariah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu usai penandatanganan PKS tripartit tersebut.

Menurut Nixon, pembiayaan tersebut mengakomodasi warga Muhammadiyah terutama peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah yang ingin memiliki rumah melalui skema saving plan. Dimana nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama tiga bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud.

Jika lolos verifikasi, jelasnya, maka nasabah dapat melanjutkan akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu (tenor) hingga 20 tahun. Untuk syarat pengajuan adalah belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp7 juta (yang belum menikah) dan Rp8 juta (yang sudah menikah).

“Hari ini kami mengundang nasabah kami untuk melaksanakan akad secara on-site pada acara penandatanganan kerjasama ini untuk sebanyak 30 nasabah dan akad secara online melalui zoom sebanyak 373 nasabah. Diharapkan pada tahun ini, BTN Syariah dapat menyerap 2.000 unit rumah untuk warga Muhammadiyah,” sebut Nixon.

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini sekitar Rp500 miliar, sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun.

Jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah dan 5 Kantor Kas Syariah.

“Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, kami optimistis target tersebut dapat tercapai,” tegas Nixon.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan bahwa kerjasama tripartit ini dimaksudkan untuk memperluas kepesertaan pekerja mandiri (informal) sebagai peserta dan percepatan penyaluran Rumah Tapera bagi warga Muhammadiyah. Targetnya adalah segmen pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti wiraswasta, pemuka agama, penceramah serta para pekerja kontrak, guru atau staf honorer.

“Penerima manfaat yang akad hari ini merupakan peserta unbankable dan bankable. Peserta yang unbankable akan mendapat kesempatan menerima manfaat Rumah Tapera dengan cara menabung selama tiga bulan secara konsisten sebelum dinyatakan bankable oleh bank,” jelasnya.

Sedangkan peserta yang sudah dinyatakan bankable, ungkap Adi, dapat langsung menerima manfaat dan selanjutnya diharapkan dapat membayar angsuran dan tabungan Rumah Tapera. Tabungan beserta pengembangannya akan dikembalikan pada saat tenor berakhir.

Berbagi Manfaat

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy berharap kerjasama antara BTN Syariah, BP Tapera dan Muhammadiyah ini dapat saling berbagi manfaat.

Warga Muhammadiyah yang akan menjadi calon penerima manfaat tersebut antara lain pekerja kesehatan seperti bidan, perawat dan dokter, serta tenaga pengajar di perguruan tinggi dan sekolah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

“Kami mengharapkan agar skema pembiayaan perumahan dibuat lebih fleksibel seperti jika warga yang sudah memiliki lahan untuk komplek perumahan diharapkan bisa diakomodir. InsyaAllah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammadiyah,” kata Muhadjir. (MRI)