Dicari! Dirut BTN Pemacu Program KPR Subsidi
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kursi orang nomor satu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. hingga kini masih kosong. Seperti apa kriteria calon yang layak mengisi posisi itu? Berikut rangkuman wawancara industriproperti.com dengan perwakilan pengembang di sejumlah daerah di tanah air.
“Kalau mau fokus untuk mendorong percepatan penyaluran program kredit pemilikan rumah (KPR) Bersubsidi, maka posisi Direktur Utama (Dirut) Bank BTN harus diisi oleh kandidat dari internal perseroan. Sebab, orang dalam pastinya sudah lebih diketahui kapabilitas, kemampuan, serta pemahamannya terkait industri pembiayaan perumahan, utamanya di segmen subsidi,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Papua, Nelly Suryani, saat dihubungi industriproperti.com, Jumat, 29 Januari 2021.
Menurut Maria, sapaan karib salah satu srikandi Ketua REI ini, sangat penting bagi Pemerintah untuk tidak sembrono menempatkan orang pada jabatan tertinggi di bank pelat merah tersebut. Seperti diketahui, Bank BTN merupakan satu-satunya bank yang berkonsentrasi sepenuhnya dalam pengembangan bisnis perumahan di Indonesia melalui dukungan KPR BTN.
Apabila Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku representasi pemegang saham mayoritas Bank BTN menentukan hal sebaliknya, kata Maria, hal itu mungkin saja terjadi. “Tapi, siap-siap saja pembangunan perumahan bersubsidi jalan di tempat, atau malah lebih ekstrem lagi tarik rem mundur. Orang dari luar entitas Bank BTN tentu perlu waktu untuk beradaptasi,” tukasnya.
Diwawancarai secara terpisah, Ketua DPD REI Sulawesi Utara, Sonny Mandagi menyatakan, apabila figur Dirut Bank BTN diambil dari luar lingkaran perusahaan, maka orang tersebut harus dipastikan benar-benar memiliki bobot profesionalitas di atas rata-rata. Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini terjadi kebuntuan dalam penyelenggaraan KPR Bersubsidi di bank dengan portofolio pembiayaan perumahan bersubsidi terbesar itu.
“Memang kalau dipilih dari eksternal, maka tidak dibebani oleh conflict of interest. Dengan begitu diharapkan setiap kebijakan yang dibuat Dirut Bank BTN yang baru nanti bisa lebih objektif,” ujar Sonny.
Sekretaris DPD REI Jambi periode 2014 – 2017, Selamet Arif Budiyanto, berharap orang yang dipilih menduduki jabatan Dirut Bank BTN harus benar-benar yang berkompeten serta memahami semua permasalahan pembiayaan perumahan. “Figur yang dipilih itu harus benar-benar yang memahami masalah pembiayaan perumahan, khususnya KPR bersubsidi. Pemerintah membutuhkan masukan dari orang-orang yang benar-benar menguasai industri perumahan. Hal ini supaya bisnis properti bisa berjalan lancar,” ujar Selamet.
Sonny melanjutkan, orang nomor satu di Bank BTN harus memiliki karakter risk taker. Kalau hanya mau cari aman, buat apa ada dia? Kalau bicara bisnis pembiayaan KPR, apalagi yang bersubsidi, dalam situasi seperti sekarang harus dipimpin oleh orang yang berani ambil risiko. Tapi tentunya tetap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana rambu-rambu yang ada,” bebernya.
Lebih jauh Sonny menyatakan, saat ini Bank BTN terganjal permasalahan kompleksitas birokrasi dari sisi teknis persetujuan kredit. “Susahnya, saat ini Bank BTN memberlakukan sistem Regional Loan Processing Centrr (RLPC) yang hanya tahu hitam putih saja untuk mekanisme pengajuan KPR-nya. Sebab kriteria scoring system-nya yang terkomputerisasi sehingga peluang kegagalan dalam pengajuan sangat tinggi,” ucapnya.
Terjun Bebas
Kebuntuan akibat kompleksitas birokrasi terkait pengajuan KPR subsidi itu tercermin dari realisasi pembiayaan rumah di daerah yang melorot drastis. Sebut saja di Provinsi Papua, tahun lalu BTN Kantor Cabang Papua hanya mampu mendanai 321 unit rumah subsidi atau setara Rp 60 miliar. “Padahal biasanya Bank BTN bisa mendanai tidak kurang dari seribu unit rumah per tahun,” lanjut Maria.
Anjloknya realisasi akad KPR subsidi di Bumi Cendrawasih, kata Maria, diyakini dipicu sejumlah kendala. “Selain karena adanya sejumlah regulasi yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang justru memperlambat, pandemi covid-19 juga ikut memberikan dampak terhadap turunnya penjualan rumah bersubsidi di tahun lalu. Akibat pandemi, proses pemasaran dari bank penyalur menjadi tertunda karena kekhawatiran meluasnya penularan virus corona,” tegas dia.
Maria juga mempertanyakan mengapa perbankan cenderung asyik membiayai kebutuhan pembiayaan KPR bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. “Mayoritas perbankan lebih senang memberikan fasilitas kepada ASN dan TNI serta Polri. Padahal, kita ketahui bersama bahwa penghasilan kelompok tersebut banyak tersedot untuk pinjaman lain-lain sehingga tidak memungkinkan untuk mengajukan pembiayaan KPR,” ujarnya.
Dia menyatakan, lebih dari 70 persen pembeli rumah bersubsidi di Papua berasal dari kelompok pekerja di sektor swasta. “Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka sulit bagi kami untuk mengejar target konsumen dari kalangan pekerja swasta seperti biasanya,” pungkasnya. (BRN)
