Jakarta – Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu mulai 1 April 2026. Kebijakan tersebut diwajibkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya pengurangan konsumsi BBM. Colliers Indonesia menilai, kebijakan ini secara langsung tidak berdampak terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial karena ASN pada umumnya menempati gedung milik pemerintah dan bukan penyewa di gedung komersial.

“Dampak kebijakan ini cenderung lebih terasa pada sektor lain dibandingkan perkantoran komersial. Pada sektor ritel, misalnya, terdapat potensi penurunan aktivitas pada hari kerja di area yang didominasi oleh perkantoran pemerintah. Namun, dampaknya bersifat lokal dan terbatas,” ujar Research Services Colliers Indonesia Ferry Salanto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 2 April 2026.

Lebih jauh Ferry menuturkan, kebijakan ini berpotensi memperkuat tren gaya hidup WFH pada sektor residensial, yang dapat meningkatkan preferensi terhadap hunian yang lebih nyaman dan luas. Sementara itu, sektor industri dan logistik pada dasarnya tidak terdampak oleh kebijakan ini.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH untuk ASN inti tidak berdampak langsung terhadap okupansi gedung kantor komersial, tidak mengurangi permintaan secara instan dan tidak mengubah struktur pasar secara tiba-tiba. Namun, kebijakan ini memperkuat legitimasi metode kerja hybrid, berpotensi mempengaruhi perilaku sektor swasta secara gradual, menjadi bagian dari tren struktural jangka panjang

“Kebijakan WFH ASN bukanlah market driver, melainkan market signal. Dampaknya terhadap sektor perkantoran komersial bersifat tidak langsung, bertahap, dan lebih terkait dengan perubahan perilaku jangka panjang dibandingkan perubahan fundamental dalam jangka pendek,” imbuh Ferry.

Properti Komersial Minim Dampak Kebijakan WFH

Jika dilihat secara langsung, pengaruh kebijakan ini terhadap pasar perkantoran komersial relatif terbatas. Tingkat okupansi gedung komersial tidak akan terpengaruh secara signifikan, karena tenant utama, yaitu perusahaan swasta dan multinasional, tidak terikat secara langsung oleh kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar perusahaan swasta telah lebih dahulu mengadopsi sistem kerja hybrid sejak pandemi, sehingga kebijakan ini tidak mengubah perilaku mereka secara fundamental.

Namun, secara tidak langsung, kebijakan ini dapat berfungsi sebagai sinyal yang memperkuat legitimasi dan normalisasi pola kerja hybrid. Ketika pemerintah sebagai institusi besar secara resmi menerapkan WFH, hal ini dapat mendorong sektor swasta, terutama perusahaan lokal atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tertentu, untuk mengadopsi kebijakan serupa, baik secara parsial maupun bertahap. Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran menjadi lebih bersifat second-order effect, bukan dampak langsung.

Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini lebih berperan dalam memperkuat tren yang sudah ada, yaitu pergeseran menuju efisiensi penggunaan ruang kantor. Perusahaan yang sebelumnya sudah mempertimbangkan metode kerja hybrid akan semakin terdorong untuk mengoptimalkan penggunaan ruang melalui strategi seperti pengurangan kebutuhan ruang, penataan ulang tata letak ruang kantor, serta penerapan model ruang kerja fleksibel.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tren ini bukan disebabkan oleh kebijakan WFH ASN, melainkan oleh perubahan perilaku kerja yang telah terjadi sejak pandemi. Kebijakan pemerintah hanya berfungsi sebagai katalis tambahan yang mempercepat adopsi tren tersebut, terutama di kalangan perusahaan yang sebelumnya masih berada dalam fase transisi.

Okupansi Tak Terpengaruh

Dalam konteks pasar komersial, penting untuk membedakan antara okupansi dan utilisasi atau pemanfaatan. Kebijakan WFH untuk ASN tidak akan mempengaruhi okupansi gedung komersial secara langsung, karena tidak ada perubahan pada jumlah tenant. Namun, dalam skala yang lebih luas, jika tren metode kerja hybrid semakin meluas, maka yang akan terdampak adalah tingkat utilisasi ruang kantor, bukan tingkat hunian.

Meskipun tingkat hunian gedung perkantoran tidak terdampak secara langsung, perlu dibedakan bahwa penerapan metode kerja hybrid lebih mempengaruhi tingkat utilisasi ruang. Ruang kantor tetap disewa oleh tenant, namun tidak lagi digunakan secara penuh setiap hari. Dalam jangka panjang, penurunan utilisasi ini berpotensi mendorong efisiensi kebutuhan ruang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat permintaan dan hunian.

Artinya, gedung tetap terisi secara kontraktual, tetapi penggunaan ruang menjadi tidak optimal setiap hari. Dalam jangka panjang, jika perusahaan mulai menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan utilisasi aktual, barulah dampaknya dapat terlihat dalam bentuk penurunan kebutuhan ruang. Namun, proses ini bersifat gradual dan tidak terjadi secara instan akibat kebijakan WFH ASN.

Bagi pemilik gedung komersial, kebijakan ini tidak memberikan tekanan langsung terhadap kinerja aset dalam jangka pendek. Tidak ada indikasi bahwa tenant yang sudah ada akan secara tiba-tiba mengurangi ruang atau keluar dari gedung akibat kebijakan ini.

Namun demikian, dari perspektif strategis, kebijakan ini perlu dipandang sebagai bagian dari arah jangka panjang pasar tenaga kerja dan penggunaan ruang kantor. Pemilik tetap perlu mengantisipasi potensi perubahan perilaku tenant ke depan, khususnya dalam hal kebutuhan ruang yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan kata lain, dampaknya lebih bersifat antisipatif daripada reaksi sesaat. (SAN)