Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Awal 2026, 1.236 Industri Masuki Fase Produksi Awal

Awal 2026, 1.236 Industri Masuki Fase Produksi Awal

  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat per 15 Januari 2026, terdapat 1.236 perusahaan industri dijadwalkan mulai berproduksi pada 2026. Rencana produksi itu diperkirakan mampu menyerap 218.892 tenaga kerja serta nilai infestasi sektor industri pengolahan nonmigas sebesar Rp551,88 triliun.

“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja baru,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam siaran persnya yang dikutip Selasa, 20 Januari 2026.

Kemenperin mencatat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,51 persen. Target itu menggambarkan peran strategis industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana produksi 1.236 perusahaan mengawali proses produksi 2026 diperkirakan akan menyerap 218.892 tenaga kerja dengan nilai investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp444,25 triliun.

Menperin menyampaikan, arah kebijakan industri manufaktur pada 2026 tidak hanya difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan. Penguatan nilai tambah di dalam negeri, pendalaman struktur industri, serta optimalisasi keterkaitan antarsektor menjadi fokus utama kebijakan.

“Industri manufaktur tetap tumbuh di atas 5 persen dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kami optimistis kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2026,” kata Agus.

Kemenperin juga terus mendorong percepatan industrialisasi, transformasi industri 4.0, serta penguatan industri hulu hingga hilir guna memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku dan efisiensi rantai produksi nasional.

Apabila dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada 2026 masih ditopang oleh pasar domestik sekitar 80 persen dan pasar ekspor sekitar 20 persen.

Untuk pasar domestik, Kemenperin mengupayakan melalui beberapa kebijakan, seperti penguatan kebijakan substitusi impor dan peningkatan TKDN, Optimalisasi belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri, serta penguatan IKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

“Kami memastikan produk industri dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar domestik. Penguatan pasar dalam negeri menjadi jangkar utama pertumbuhan industri manufaktur,” tegas Menperin.

Menurut Kemenperin, beberapa subsektor diprediksi akan mengalami pertumbuhan permintaan yang signifikan di pasar domestik, seperti Industri Logam Dasar yang akan tumbuh tinggi didorong oleh berkelanjutannya proyek infrastruktur dan hilirisasi industri. Sektor Industri Makanan dan Minuman masih menjadi kontributor PDB manufaktur terbesar karena sifatnya sebagai kebutuhan pokok dan besarnya jumlah penduduk.

Demikian pula Industri Kimia, Farmasi, dan Obat akan tumbuh tinggi dengan adanya permintaan domestik untuk produk kesehatan dan bahan kimia industri diperkirakan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran kesehatan pasca-pandemi dan pertumbuhan industri turunan.

Sementara itu, untuk pasar ekspor, Kemenperin menargetkan kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas pada 2026 mencapai 74,85 persen dari total ekspor nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kemenperin 2025–2029.

Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk industri, serta penguatan kerja sama dagang dan promosi industri nasional di pasar global.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan menyerap 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2026, dengan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp126,20 juta per orang per tahun. Untuk mendukung target tersebut, investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada 2026 ditargetkan mencapai Rp852,90 triliun.

Kemenperin menilai keberlanjutan kebijakan pemerintah, termasuk paket stimulus, pengendalian impor barang jadi yang membanjiri pasar domestik, serta pembenahan perizinan berusaha, menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri.

Kerangka Kebijaka Industri Nasional

Dalam menghadapi ketidakpastian global dan tantangan industri yang semakin kompleks, Kementerian Perindustrian menginisiasi Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat fondasi industri nasional secara berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

SBIN dirancang untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kemandirian pangan dan energi, penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Melalui SBIN, Kemenperin mengedepankan pendekatan forward dan backward linkage guna mengoptimalkan keterkaitan sektor hulu, manufaktur, dan jasa. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo dalam membangun industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan hulu dan hilir terus kami dorong agar industri dalam negeri mampu mendukung swasembada pangan, swasembada energi, serta memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global,” ujar Menperin.

industri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Kemenperin)

Lebih lanjut, SBIN juga diarahkan untuk menopang pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, penguatan industri strategis, serta peningkatan kapasitas industri pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan kesehatan nasional, sehingga kebijakan industri dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan hulu dan hilir kami dorong agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat dan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional,” ujar Menperin.

Dengan penguatan sisi supply dan demand tersebut, Kemenperin optimistis industri manufaktur nasional akan tetap tumbuh di atas 5 persen pada 2026, serta terus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • insentif properti

    Pengembang Negeri Jiran Happy, Pemerintah Gelontorkan Insentif Properti

    • calendar_month Senin, 17 Okt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pelaku properti Negeri Jiran, Malaysia, tengah berbahagia setelah pemerintah berencana menggelontorkan sejumlah insentif. Pada pembahasan anggaran keuangan negara untuk tahun 2023, mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan insentif ke sektor properti untuk memacu pertumbuhan. “Kami memuji langkah pemerintah untuk meluncurkan Inisiatif Kepemilikan Rumah Malaysia (i-MILIKI) awal tahun ini. Kebijakan ini memberikan pembebasan pajak properti […]

  • Ilustrasi Infrastruktur

    Kementerian PUPR Ajak Swasta dalam Pengembangan Proyek Infrastruktur

    • calendar_month Rabu, 23 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini penting mengingat gap pendanaan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 70 persen atau setara Rp 1.435 triliun. APBN hanya mampu menyediakan 30 persen ekuivalen Rp 623 triliun […]

  • GPI dan Sumitomo Forestry Kembangkan Hunian Ramah Lingkungan

    GPI dan Sumitomo Forestry Kembangkan Hunian Ramah Lingkungan

    • calendar_month Sabtu, 2 Mar 2024
    • 0Komentar

    DEPOK – Terinspirasi dari kerjasama panjang selama 32 tahun di industri kayu, PT Graha Perdana Indah (GPI) dan PT Sumitomo Forestry Indonesia memperluas kolaborasinya dengan mengembangkan proyek hunian Cluster Morizono di atas lahan seluas 5,6 hektar. Hunian yang menawarkan konsep “The Art of Japanese Living” ini berlokasi di kawasan skala kota (township) Gardens at Candi […]

  • Siapkan Dana Jangka Panjang, BTN Syariah Terbitkan Sukuk Tapera

    Siapkan Dana Jangka Panjang, BTN Syariah Terbitkan Sukuk Tapera

    • calendar_month Kamis, 17 Agt 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sejalan dengan proses bisnis kerjasama penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merilis Sukuk Mudharabah Jangka Panjang yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum BTN I tahun 2023 Tahap I (Sukuk Tapera) perdana di Jakarta, Rabu (16/8). Penerbitan Sukuk Tapera tersebut berlandaskan Peraturan BP Tapera No 6 Tahun 2023 […]

  • Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno

    MICE Jadi Andalan Pariwisata Selama 3 Tahun Terakhir

    • calendar_month Selasa, 3 Sep 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Industri MICE (meetings, incentives, conferences, dan exhibitions) masih menjadi andalan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam tiga tahun terakhir. Hal ini karena peranan Indonesia sebagai tuan rumah dari sejumlah event bergengsi dunia. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang sehingga kita ada di titik ini. Bersyukur bahwa Bali melalui kepulihan yang lebih cepat […]

  • IAP Jakarta

    The Collaboratorium, Markas Baru IAP Jakarta

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Sekretariat Pengurus Daerah Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) DKI Jakarta telah resmi pindah ke The Collaboratorium Gedung Graha Pena Jawa Pos Lantai 9 di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 12. Perpindahan ini resmi dilakukan sejak 12 Januari 2024. “Perpindahan sekretariat ini dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi, juga untuk memenuhi kebutuhan anggota […]

Translate »
expand_less