JAKARTA – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022 mendapatkan pagu anggaran senilai Rp 5,1 triliun. Sejumlah program pembangunan perumahan pun telah tersusun. Ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekaligus mewujudkan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat.

“Pagu Anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5,1 triliun. Ditjen Perumahan juga telah melakukan rasionalisasi melalui efisiensi belanja dukungan manajemen dan efisiensi biaya pendukung untuk pemulihan program pro-rakyat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto lewat keterangannya, Jumat (18/2/2022).

Iwan menerangkan, rincian pagu anggaran Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2022 setelah rasionalisasi meliputi alokasi anggaran belanja modal, dan belanja barang. Kemudian, anggaran belanja pegawai, belanja operasional dan non operasional. Anggaran non operasional, seperti prioritas pembangunan nasional, proyek strategis nasional, rehabilitasi sarana/prasarana. Lalu, pembangunan rumah masyarakat pasca bencana.

Adapun rincian target pembangunan rumah untuk masyarakat oleh Direktorat Jenderal Perumahan tahun 2022 setelah rasionalisasi antara lain untuk pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak 5.141 unit dengan anggaran Rp1,99 triliun. Rusun tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, ASN, mahasiswa di perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama.

Selanjutnya, pembangunan rumah khusus (Rusus) sebanyak 1.823 unit dengan anggaran sebesar Rp 0,34 triliun. Khusus untuk Rusus akan berfokus untuk masyarakat terdampak program pemerintah, terdampak bencana, daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T).

Peningkatan Kualitas Rumah

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni atau bedah rumah. Langkahnya dengan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 101.250 unit. Anggarannya senilai Rp 2,29 triliun tersebar di 34 Provinsi.

Terakhir adalah pembangunan 20.500 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar Rp 0,19 triliun untuk perumahan MBR. Pembangunan tersebut tersebar di 34 Provinsi serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 0,29 triliun.

“Direktorat Jenderal Perumahan siap mendukung pencapaian Prioritas Nasional yaitu dengan upaya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan sasaran penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau. Kami juga akan terus mendorong pembangunan perumahan dengan pendekatan kawasan yang mengintegrasikan penyediaan rumah dengan prasarana dan sarana permukiman dengan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” terangnya. (MRI)