Jakarta – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu kebijakan strategis pemerintah ini berfungsi mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Pemerintah memberikan perhatian besar terhadap peran KEK dalam mendukung penguatan ekonomi nasional. Setiap Kementerian/Lembaga diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan potensi investasi yang masuk ke KEK, melalui upaya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, serta penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026, di Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Airlangga menegaskan, Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan berperan dalam pertumbuhan ekonomi baru antara lain melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah sehingga mampu merespons dinamika perekonomian global secara berkelanjutan. Untuk itu, dukungan lintas sektor menjadi kunci agar kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional dapat terus meningkat.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi pertumbuhan investasi di triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22% (year on year/yoy). Disusul oleh penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau naik 18,93% (yoy). Dari keseluruhan investasi, sektor hilirisasi tetap menjadi kontributor terbesar dengan angka 30% dari total investasi.

Peranan KEK

Lebih lanjut, Menko Airlangga mencontohkan kebutuhan adanya data center di Indonesia dalam era artificial intelligence dan quantum computing. Terdapat dua lokasi KEK yang dapat menjadi landing point dalam pembangunan data center di Indonesia yaitu Batam dan Bitung.

Peserta Rakernas KEK (Foto: Istimewa)

“Jadi data center ini adalah salah satu peluang. Kami minta kepada BUPP untuk terus memonitor, dan juga karena Presiden Prabowo pernah mengatakan bahwa kita perlu fine tuning Kawasan Ekonomi Khusus yang sudah ada dengan fasilitasnya. Kita akan lanjutkan Kawasan Ekonomi Khusus yang betul-betul bisa beroperasi penuh dalam waktu 3-4 tahun ke depan sehingga betul-betul menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Menko Airlangga.

Pada 23 April lalu, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan High-Level Roundtable Discussion Link and Match Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di KEK bersama Menteri Ketenagakerjaan. Setiap BUPP didorong untuk mengoptimalkan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam mengidentifikasi serta menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing Kawasan Ekonomi Khusus, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pelatihan vokasi yang tepat sasaran.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menuntaskan upaya debottlenecking berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dapat berjalan lebih optimal,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam agenda kali ini yaitu antara lain Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Rizal Edwin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, serta perwakilan dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan dari Kantor Administrator Kawasan EKonomi Khusus di seluruh Indonesia. (BRN)