Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus berupaya menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di berbagai destinasi wisata di Indonesia.

“Pemerintah menyadari pariwisata baru bangkit. Tapi, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi keniscayaan. Kami akan mengutamakan biaya konservasi,” papar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangan pers akhir tahun, Senin, 26 Desember 2022.

Sandiaga menuturkan, kendati pemerintah telah membatalkan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, upaya konservasi tetap menjadi fokus utama. Untuk itu, lintas kementerian dan lembaga akan berkoordinasi dalam menggarap pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) tersebut.

Selain TN Komodo, imbuh Sandiaga, pihaknya juga mendorong rencana pembangunan kereta gantung atau cable car di destinasi wisata seperti di Rinjani, NTB dan Puncak, Jawa Barat. Kereta gantung ini dapat menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan.

“Khususnya untuk Puncak, karena kemacetan di Puncak sudah sangat luar biasa. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah melakukan kajian awal. Berdasarkan rekomendasi BPTJ, anggaran kereta otomatis dan kereta gantung sebesar Rp 7,3 triliun. Pemda Bogor masih menilai dan mengkaji anggaran tersebut,” ujar Sandiaga.

Investor dari Arab Saudi, imbuh Sandiaga, menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan investasi pada pengembangan kereta gantung tersebut. Hal ini berdasarkan hasil kunjungan kerja Menparekraf ke Arab Saudi beberapa waktu lalu.

“Kami mendorong agar percepatan persiapan dari kereta gantung ini bisa terwujud. Bukan hanya di Bogor, tapi juga di beberapa destinasi wisata lainnya,” ucapnya.

Libur Nataru

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu menjelaskan upaya antisipasi menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

“Kami sudah mengeluarkan imbauan kepada semua kepala dinas pariwisata daerah untuk memperhatikan sejumlah hal dalam mengantisipasi libur Nataru ini,” kata Vinsen.

Vinsen mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan penerapan protokol kesehatan, baik pengelola maupun pengunjung. Selain itu, persiapan petugas dan pengelola dalam pelayanan wisata di daya tarik wisata. Pemda juga harus melakukan pelayanan pengamanan lokasi wisata seperti kesediaan pemandu wisata dan petugas informasi. berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BNPB, Basarnas, kepolisian, dan pihak terkait lainnya; serta check and recheck fasilitas di destinasi maupun di objek wisata.

Imbauan tersebut demi memastikan keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana di destinasi wisata, mengingat cuaca sedang ekstrem dan rawan bencana. (BRN)