Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kementerian PUPR Rampungkan Penataan Dua Kawasan Wisata Sulut

Kementerian PUPR Rampungkan Penataan Dua Kawasan Wisata Sulut

  • calendar_month Selasa, 1 Mar 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merampungkan penataan kawasan wisata di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yakni Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken. Penataan dua kawasan wisata itu sebagai bentuk dukungan pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSPS) Manado-Bitung-Likupang yang berstandar internasional dan berwawasan lingkungan.

“Untuk penataan kawasan Pantai Malalayang, saya minta untuk penambahan jumlah dapur di warung-warung yang dibangun supaya pengunjung tidak menunggu lama saat memesan makanan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers, Selasa, 1 Maret 2022.

Penataan Kawasan Pantai Malalayang menggunakan anggaran APBN Tahun Jamak 2020-2022 sebesar Rp 65,48 miliar. Melalui anggaran itu, terdapat pembangunan di areal seluas 18.599 m2 dengan progres fisik mencapai 94 persen.

Adapun lingkup pekerjaan mencakup pembangunan kios pedagang, dermaga, monumen bola dunia (Bobocha) dan infrastruktur kawasan. Penataan kawasan ini juga meliputi pembuatan signage, menara pandang, warung apung, toilet umum, dan landscape. Selesainya penataan kawasan ini dapat mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata.

Pengerjaan penataan Ecotourism Village Bunaken sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp 28,78 miliar. Penataan ini mencakup lahan seluas 19.000 m2. Kontraktor pelaksana  penataan kedua kawasan wisata ini adalah PT Nindya Karya (Persero).

Taman Nasional Bunaken (Foto: Kementerian LHK)

Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan penataan kawasan Ecotourism Village Bunaken berupa pembangunan dermaga, galeri wisata, bangunan terminal dan teater budaya. Berikutnya, pengerjaan infrastruktur kawasan, gerbang kawasan, papan lokasi, dan penataan landscape.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut Kementerian PUPR, Komang Raka Maharthana mengatakan, pelaksanaan proses pembangunan di kawasan Pantai Bunaken dengan penuh kehati-hatian.

“Pengerjaannya mempertimbangkan petunjuk lapangan dari Badan Perlindungan Taman Nasional Bunaken. Hal ini demi meminimalisasi kerusakan terumbu karang dan biota yang hidup di kawasan konservasi tersebut,” kata Komang.

Setelah kontrak pembangunan berakhir, imbuh Komang, BPPW Sulut akan melakukan serah terima pengelolaan aset kepada Pemerintah Kota Manado. Serah terima aset ini bertujuan agar kedua kawasan wisata itu memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun dunia usaha. “Sesuai bussines plan Pemkot Manado, soft opening akan dilakukan awal Juli 2022,” tuturnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi: Terlambat Bangun Transportasi Publik Picu Kemacetan

    Jokowi: Terlambat Bangun Transportasi Publik Picu Kemacetan

    • calendar_month Rabu, 29 Mar 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterlambatan pengembangan transportasi publik telah memicu kemacetan di hampir semua kota besar di Indonesia. Pasalnya, minimnya infrastruktur transportasi massal membuat masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi. “Seperti yang sekarang kita lihat karena keterlambatan membangun transportasi massal, baik untuk penumpang maupun untuk barang. Akibatnya, semua berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi akhirnya […]

  • Transformasi Jadi Kota Industri, Pengembang Diajak Garap Karawang

    Transformasi Jadi Kota Industri, Pengembang Diajak Garap Karawang

    • calendar_month Rabu, 3 Agt 2022
    • 0Komentar

    Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang gencar menjalankan transformasi dari Kawasan Industri menjadi Kota Industri. Untuk itu, pengembang ditawari kolaborasi untuk membangun properti residensial untuk mendukung transformasi Karawang sebagai Kota Industri. ”Kami berupaya mewujudkan Karawang bukan lagi sekadar Kawasan Industri akan tetapi Kota Industri. Pengembangan kawasan industri harus terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti hunian dan […]

  • Pemilu Usai, Saatnya Pengembang Aktif Jemput Bola!

    Pemilu Usai, Saatnya Pengembang Aktif Jemput Bola!

    • calendar_month Senin, 26 Feb 2024
    • 0Komentar

    TANGERANG – Pemilihan umum (Pemilu) yang berjalan aman dan lancar diharapkan menjadi momentum bagi pelaku industri properti untuk melanjutkan rencana bisnis yang sempat tertahan karena wait and see menunggu situasi politik pasca pemilu. Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Ikang Fawzi menegaskan asosiasi melihat situasi dan kondisi suksesi nasional 2024 yang berlangsung kondusif sebagai […]

  • Komisi V Minta Kendala PBG dan LSD Segera Diselesaikan

    Komisi V Minta Kendala PBG dan LSD Segera Diselesaikan

    • calendar_month Kamis, 22 Sep 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk dapat mengatasi tingginya gap antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia. Untuk itu, masalah backlog tidak akan dapat diselesaikan dengan kebijakan yang biasa-biasa saja. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae kepada wartawan. “Kami kira perlu terobosan kebijakan yang lebih menyeluruh […]

  • LMAN Gelontorkan Rp724 M Pengadaan Lahan IKN

    LMAN Gelontorkan Rp724 M Pengadaan Lahan IKN

    • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) hingga 25 Agustus 2023 telah merealisasikan pendanaan senilai Rp723,79 miliar pengadaan lahan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Rinciannya, sebesar Rp466,18 miliar pendanaan pengadaan lahan untuk akses jalan dan Rp257,60 miliar untuk pendanaan lahan Kawasan Inti IKN. “Pemerintah memberikan pembiayaan kepada LMAN terkait pembebasan lahan. LMAN […]

  • Blended Finance Jadi Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur

    Blended Finance Jadi Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur

    • calendar_month Kamis, 24 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur secara blended finance. Pola pembiayaan ini bertujuan mengoptimalisasi sejumlah sumber pendaan dalam suatu proyek infrastruktur. “Jika kita bandingkan dengan 15-20 tahun lalu, saat ini ada sofistikasi semakin besar dari blended finance, yaitu bagaimana kita mencampur dan mem-blend dari berbagai sumber pendanaan. […]

Translate »
expand_less