Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai penyalur terbesar untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang jauh melampui bank-bank milik negara lainnya.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal KPR Subsidi FLPP baru-baru ini, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan data penyaluran KPR Subsidi FLPP hingga 26 September 2025, yang menunjukkan BTN berada di tingkat teratas dengan jumlah yang disalurkan mencapai 93.098 unit, disusul unit usaha syariahnya yakni BTN Syariah dengan 36.589 unit.

Jika ditotal, penyaluran BTN dan BTN Syariah mencapai 129.687 unit atau setara 37 persen dari total kuota KPR Subsidi FLPP tahun ini yang telah ditetapkan sebanyak 350.000 unit secara nasional. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penyaluran oleh bank-bank milik negara lainnya atau Himbara, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebanyak 17.515 unit, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan capaian 8.440 unit, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 7.963 unit.

Dengan penguasaan pangsa pasar KPR Subsidi FLPP lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang terus konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Ara sebelumnya menyebutkan, sebagai bank yang berkontribusi paling besar dibandingkan bank-bank penyalur KPR FLPP lainnya, BTN diharapkan dapat terus mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” ujar Menteri PKP dalam acara penandatanganan komitmen dukungan KPR FLPP di BTN pertengahan tahun ini.

Yakin Penyaluran KPR Subsidi Tercapai

BTN juga menunjukkan optimismenya bahwa penyaluran 220.000 rumah melalui KPR FLPP sesuai yang dialokasikan pemerintah untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun 2025 dapat tercapai.

Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Sebagai contoh, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

“Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan resminya belum lama ini. (MRI)