Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan capaian Program Sejuta Rumah (PSR) pada Mei 2022 sebesar 213.974 unit. Dari jumlah tersebut, 75%-nya adalah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 25% rumah komersial.

“Progres pencapaian Program Sejuta Rumah pada bulan Mei tahun 2022 baru mencapai 213.974 unit di mana 25 persennya adalah rumah komersial dan 75 persen rumah MBR,” ucap Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur dalam Webinar perkim.id SERI #31/”Ingin Cepat Punya Rumah?”, baru-baru ini.

Fitrah menjelaskan, dalam dua tahun terakhir terdapat sejumlah hambatan dalam menjalankan PSR, seperti terbitnya aturan baru terkait perizinan berbasis risiko. Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya usaha yang lebih keras lagi untuk menyelaraskan dengan program yang sudah berjalan.

“Pencapaian pembangunan rumah bagi setiap kalangan masyarakat dengan target sejuta rumah merupakan tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan yang sudah berjalan sejak tahun 2020,” tutur Fitrah.

Pemerintah, lanjut Fitrah, saat ini sedang mengupayakan penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya MBR. Penyediaan perumahan tersebut melalui Program Sejuta Rumah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28a. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia.

Dukungan

Dalam pelaksaan PSR, imbuh Fitrah, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan yang diharapkan adalah penyampaian data pembanguan rumah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan asosiasi pelaku pembangunan.

“Keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan perumahan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak yang ikut melaksanakan pembangunan perumahan. Hal tersebut dikarenakan kita tidak semata membangun hunian. Namun juga turut serta mengembangkan peradaban,” urai Fitrah.

Fitrah menambahkan, masih ada sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah masih adanya backlog perumahan di setiap daerah. Selain itu, masih adanya perumahan yang tidak terencana dengan kondisi lingkungan yang tidak layak.

“Di masa mendatang tantangan ini tentu saja akan berpengaruh, terutama bagi generasi saat ini yang menempati lebih dari 30 persen dari jumlah penduduk warga indonesia, yaitu generasi milenial,” ucap Fitrah.

Mendapatkan rumah yang diidamkan masih terasa sulit karena harga rumah yang terus naik. Berbanding terbalik dengan daya jangkau serta hambatan dalam memperoleh subsidi bagi masyarakat menengah.

“Sebagai upaya dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah memberikan kemudahan dan sedang mengembangkan skema penyediaan perumahan inovatif sebagai salah satu wujud strategi percepatan penyediaan rumah layak huni,” pungkas Fitrah. (SAN)