Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Pemerintah Bersiap Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Pemerintah Bersiap Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru 2025

  • calendar_month Rabu, 18 Des 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pemerintah menjalankan sejumlah strategi dalam upaya kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Persiapan itu antara lain untuk memperlancar pergerakan 110,67 juta orang terkait aktivitas mudik libur Nataru. “Kelancaran arus mudik Nataru dilakukan melalui penambahan panjang jalan non-tol dan jalan tol, peningkatan kemantapan jalan (termasuk zero pothole dan rehabilitasi jalan), peningkatan konektivitas antar moda melalui pembangunan akses pelabuhan dan bandara serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dalam keterangan persnya yang dikutip Rabu, 18 Desember 2024.

Dody mengatakan, saat ini panjang jaringan jalan nasional di Indonesia mencapai 47.603 km dengan kemantapan rata-rata 93,9%. Sedangkan jalan tol yang sudah beroperasi mencapai 3.020,5 km yang dikelola 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada 75 ruas. Terdapat total 517 gerbang tol yang beroperasi dan 124 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di seluruh ruas jalan tol.

“Kami juga membuka beberapa ruas tol untuk fungsional sementara sepanjang 120,4 km guna mendukung kelancaran arus mudik Nataru 2024/2025. Tol fungsional ini sepanjang 90,42 km di Sumatera dan 29,98 km di Jawa,” tambah Dody.

Tol fungsional sementara di Pulau Sumatera yakni Tol Sigli Banda Aceh (Seksi 1: Padang Tiji-Seulimeum, 24,6 km), Tol Binjai-Langsa (Seksi 3: Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, 19 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (sebagian Seksi 2: Kuala Tanjung-Indrapura, 10,1 km), dan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi 1: Padang-Sicincin, 36,6 km).

Selanjutnya di Pulau Jawa jalan tol fungsional sementara yaitu Tol Jakarta Cikampek II Selatan (Seksi 3: Segmen Kutanegara-Sadang, 8,5 km), Tol Solo-Yogyakarta-NYIA (Seksi 1.2: Segmen Klaten-Prambanan, 8,6 km), dan Tol Probolinggo Banyuwangi (Seksi 1: Gending-Krakasan, 12,9 km).

Kementerian PU telah menurunkan 33 tim untuk memonitor kesiapan jalur nasional, fokus pada penanganan lokasi rawan bencana dan kecelakaan. Berdasarkan identifikasi, ditemukan 550 titik rawan longsor dan 298 titik lokasi rawan banjir.

Posko Natal dan Tahun Baru 2025

Kementerian PU menyiapkan 393 posko Natal dan Tahun Baru 2025 di jalan nasional, 440 unit alat berat, dan 137 titik material untuk antisipasi bencana. Seluruh jalan nasional dipastikan fungsional tanpa lubang, dengan rambu lengkap, serta perbaikan dihentikan mulai 15 Desember 2024. Peningkatan layanan jalan tol juga dilakukan, termasuk fasilitas di rest area, informasi aplikasi Tol Kita, dan penyediaan 187 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Semoga peningkatan layanan transportasi jalan, peningkatan konektivitas antar moda melalui pembangunan akses pelabuhan dan bandara serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah dapat mendukung kelancaran arus Nataru 2024/2025,” kata Dody.

Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pos pengamanan, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan tahun baru.

“Dengan penggelaran personel dan seluruh stakeholder terkait yang ada, kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat betul-betul terlayani dengan optimal,” ujar Kapolri.

Destinasi Natal dan Tahun Baru 2025

Survei Kementerian Perhubungan menyebut potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 masih terpusat di Pulau Jawa. Tiga provinsi tujuan utama adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Barat. Daerah lain yang diperkirakan juga akan menerima banyak kunjungan wisatawan adalah Jabodetabek, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bali, Lampung, serta Sulawesi Selatan.

Pemerintah telah menetapkan jadwal libur Natal dan Tahun Baru 2025 lewat surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Adapun hari libur nasional dalam rangka memperingati Natal jatuh pada hari Rabu, 25 Desember 2024, sedangkan hari libur karena cuti bersama Natal jatuh pada Kamis, 26 Desember 2024. Kemudian, jadwal libur nasional Tahun Baru 2025 jatuh pada Rabu, 1 Januari 2025.

“Kami memantau pergerakan wisatawan pada libur Nataru tahun ini, terutama untuk periode puncak yakni 21 sampai 24 Desember, 28 hingga 31 Desember 2024, dan 2 hingga 5 Januari 2025,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. (BRN)

Tags

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pinhome Perluas Layanan Properti Digital, Ini Program Terbarunya

    Pinhome Perluas Layanan Properti Digital, Ini Program Terbarunya

    • calendar_month Senin, 1 Agt 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pinhome, pionir e-commerce jual, beli, sewa properti, dan layanan jasa rumah tangga terus tumbuh dengan misi memberikan akses luas bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan inklusi keuangan yang baik. Pinhome telah meluncurkan berbagai program layanan utama yang menyasar berbagai kalangan sebagai komitmen untuk memajukan industri properti digital. Dani Budianto, Head of Marcomm & […]

  • bank flpp

    PUPR Lakukan Penataan Kawasan Terpadu 514 Kabupaten/Kota

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen mendukung terwujudnya percepatan penanganan miskin ekstrem di Tanah Air. Penanganan dilakukan melalui pendekatan penataan kawasan secara terpadu yang dilaksanakan secara bertahap pada 514 kabupaten/kota hingga tahun 2024. “Data BKKBN memuat informasi tiga indikator terkait infrastruktur PUPR yakni akses sumber air minum utama, akses sanitasi, dan […]

  • Wacana moratorium pembangunan hotel yang dilakukan Kementerian Pariwisata

    Moratorium Pembangunan Hotel di Bali Beri Dampak Positif, Asalkan…

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Wacana moratorium pembangunan hotel di wilayah Bali, terutama di Bali Selatan dapat memberikan dampak negatif dan positif. Rencana tersebut mengemuka setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang melakukan peninjauan terkait kebijakan moratorium tersebut. “Saat ini wilayah yang diusulkan untuk diterbitkan moratorium antara lain Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan,” Head of […]

  • Tips Memilih Sewa Apartemen Bulanan

    Tips Memilih Sewa Apartemen Bulanan

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • 0Komentar

    APARTEMEN telah menjadi hunian yang sedang tren di kalangan masyarakat menengah atas di Indonesia. Meski demikian, tidak semua apartemen mereka beli. Banyak diantara mereka yang menyewa apartemen untuk memenuhi kebutuhan agar dekat dengan tempat pekerjaan atau dekat dengan kampus untuk menempuh pendidikan. Untuk mencari hunian yang nyaman, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan, maka solusi terbaik […]

  • Dua Tahun Bergulir, PUPR Akui Program BP2BT Gagal

    Dua Tahun Bergulir, PUPR Akui Program BP2BT Gagal

    • calendar_month Kamis, 28 Jan 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Setelah dua tahun bergulir, program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ternyata kurang diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari total alokasi anggaran yang bersumber dari pinjaman World Bank senilai USD 205 juta atau setara Rp 2,7 triliun, dalam dua tahun terakhir hanya tersalurkan USD 18,1 juta atau setara Rp 238,4 miliar (6.534 unit […]

  • Fasos Fasum

    Pemprov DKI Dorong Pengembang Serahkan Kewajiban Fasos Fasum

    • calendar_month Kamis, 6 Apr 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah menyerahkan kewajiban fasilitas sosial fasilitas umum (fasos fasum) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemegang SIPPT yang telah menyerahkan kewajiban fasos fasumnya kepada Pemprov DKI Jakarta,” kata Pj. […]

Translate »
expand_less