JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengakselerasi penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Capaian kumulatif PSN diharapkan mampu menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang terus bertambah seiring penyelesaian PSN ke depan.

Secara kumulatif, sejak 2016 hingga Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh serta 46 PSN masih dalam tahap penyiapan. Khusus di tahun 2022, terdapat 24 PSN yang telah mencapai tahap selesai sepenuhnya dan 9 PSN telah beroperasi sebagian.

“Kita pada akhirnya revisi kembali daftar PSN. Namun kembali lagi, kriteria yang ditekankan Bapak Presiden adalah proyek tersebut harus selesai di tahun 2024 dengan kriteria tadi, bahwa pengadaan lahan selesai, perizinan selesai, dan financial closing selesai, dan satu lagi yang Bapak Presiden tekankan adalah seminimal mungkin menggunakan APBN,” ungkap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga selaku Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Dari 210 proyek dan 12 program yang ditetapkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, terdapat 10 proyek baru yang disertakan dan 4 proyek/program yang disesuaikan secara nomenklatur termasuk program percepatan pengembangan wilayah untuk pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara dan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara. Pemerintah juga mendorong pembangunan proyek-proyek tersebut agar dapat selesai paling lambat di tahun 2024.

Lebih lanjut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastuktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sumedi mengatakan pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai spending, tetapi untuk investasi ke depan.

“Pemerintah terus mendorong supaya akselerasi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah melalui rantai nilai, tetapi juga memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun, terutama sebagai penggerak ekonomi wilayah,” jelasnya.

Pengadaan Lahan

Direktur Bina Pengadaan dan Pencanangan Tanah Kementerian ATR/BPN Unu Ibnudin menambahkan bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Infrastruktur ini adalah kunci menuju Indonesia emas. Kunci untuk kita lepas dari middle income trap. Dan tentunya membangun infrastruktur itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan effort, membutuhkan sinergi, membutuhkan koordinasi baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah termasuk dengan media massa,” ujarnya. (MRI)