JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perhitungan cepat (quick count) yang diumumkan sejumlah lembaga survei. Meski tetap menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun kemenangan tersebut direspons positif oleh para pengusaha properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran dalam perhitungan cepat memastikan adanya kesinambungan program pemulihan ekonomi yang telah dicapai selama tahun 2023. Program pemulihan ekonomi perlu terus dilanjutkan untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar 5%.

“Kami tentu mensyukuri pemilu kali ini berjalan dengan lancar, aman dan damai. Terkait hasil quick count yang memenangkan Prabowo-Gibran dengan selisih yang cukup besar, hal itu membawa optimisme, kepastian dan kepercayaan kepada para pelaku usaha untuk tetap melanjutkan investasinya,” ujar Joko Suranto saat dihubungi Industriproperti, Senin (19/2).

Founder & CEO Buana Kassiti Group itu menambahkan aktivitas bisnis yang kembali berjalan pasca pemilu diharapkan mampu menumbuhkan gairah pasar properti serta memacu daya beli masyarakat untuk membeli rumah.

Asosiasi perusahaan properti tertua, terbesar dan paling dipercaya oleh pemerintah itu berharap pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang dapat terus mendorong berkembangnya investasi berbasis padat karya seperti sektor properti karena dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang luas, dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Sektor properti ini adalah industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga pantas sekali dijadikan prioritas oleh pemerintah. Terlebih, sektor properti selama ini sudah membuktikan diri mampu berkontribusi besar secara terus-menerus terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional, serta teruji meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelas Joko Suranto.

Diingatkannya, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah akses terhadap perumahan yang layak huni termasuk kondisi lingkungan perumahan yang sehat. Pemenuhan rumah layak huni dan lingkungan sehat juga menjadi cara efektif untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) sesuai visi-misi Prabowo-Gibran.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan rumah tidak layak dan lingkungan kumuh menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap 75% kasus stunting di Indonesia. Dimana sekitar 57,9% anak Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni. Keterbatasan sanitasi dan air bersih sering kali menyebabkan anak sakit, sehingga berat badan anak mengalami penurunan.

“Dengan fokus pada pemenuhan rumah layak huni, penataan lingkungan sehat, serta penyediaan sanitasi dan air bersih yang cukup bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan efektif menekan kasus stunting di Indonesia. Upaya ini semakin memperlihatkan kehadiran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyatnya,” sebut Joko Suranto.

Sementara itu, terkait keberlanjutan Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu, REI akan mendorong program tersebut tetap berlanjut bahkan diperkuat. Terlebih, Prabowo-Gibran sudah mengumumkan langsung rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun mulai tahun kedua pemerintahan mereka.

Joko Suranto menilai PSR adalah program mulia Jokowi sebagai bentuk perhatian terhadap penyediaan perumahan bagi MBR. Meski terbukti berpengaruh positif pada pemenuhan perumahan nasional, namun diakui pelaksanaan PSR masih kurang optimal. Salah satunya karena tidak dijalankan oleh satu kementerian khusus yang fokus bekerja mengurusi persoalan perumahan. Dampaknya, kebijakan perumahan sering berubah-ubah sehingga memengaruhi capaian pembangunan. Capaian sejuta rumah juga tidak signifikan mengatasi angka kekurangan (backlog) perumahan.

Seperti diketahui, angka backlog perumahan selama satu dekade terakhir tidak banyak menurun. Data Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka backlog rumah di 2010 sebanyak 13,5 juta unit, tetapi di 2020 masih mencapai 12,7 juta unit.

Artinya, angka backlog hanya turun di bawah 10%. Padahal, kata Joko Suranto, setiap tahun kebutuhan rumah terus bertumbuh sebanyak 800 ribu unit, sedangkan daya bangun pengembang hanya 450 ribu unit dengan rincian 250 ribu unit rumah subsidi, dan 200 ribu unit rumah komersial (non-subsidi).

“Selama ini, pembangunan sejuta rumah kurang fokus untuk mengurangi angka backlog. Salah satunya karena peningkatan kualitas rumah masyarakat seperti bedah rumah)termasuk rumah bantuan sosial atau corporate social responsibility (CSR) juga masuk dalam data realisasi Program Sejuta Rumah. Padahal itu tidak banyak menurunkan backlog,” tegasnya.

Banyak persoalan PSR yang harus dibenahi secara komprehensif oleh pemerintah mendatang dari mulai perencanaan, pengelolaan, pembuatan kebijakan hingga insentif pembiayaan untuk mencapai realisasi sejuta rumah yang lebih optimal, ungkap pria kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, 55 tahun lalu tersebut.

Solusi Propertinomic

REI menawarkan paradigma propertinomic untuk menuntaskan berbagai masalah di sektor perumahan termasuk penguatan Program Sejuta Rumah.

“Kami sudah sampaikan tentang propertinomic ini langsung kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai upaya menjadikan sektor properti sebagai sebuah kekuatan baru yang dapat diandalkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Joko Suranto.

Dijelaskan, sektor properti merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tulang punggung (backbone) bagi hampir 185 industri terkait di sektor riil dan manufaktur. Menurutnya, pembangunan 3 juta rumah per tahun yang ditargetkan Prabowo-Gibran dipastikan akan membuat ‘panas” roda aktivitas185 industri terkait tadi, sehingga akan meningkatkan daya beli dan menumbuhkan efek berganda bagi ekonomi nasional.

“Inilah mengapa propertinomic disebut sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Propertinomic berfokus kepada empat pilar. Pertama, penguatan institusi atau kelembagaan yang bermuara kepada perlunya pembentukan kementerian khusus perumahan dan perkotaan. Kedua, kebijakan yang fokus, mengingat selama ini sektor properti termasuk perumahan diurusi oleh enam kementerian/lembaga yang terpisah. Akibatnya, satu kebijakan dengan kebijakan lain tidak sinkron karena berbeda-beda.

“Fungsi kementerian khusus yang fokus adalah sebagai integrator kebijakan sehingga dapat terkelola dengan baik dan tercipta orkestrasi kebijakan yang harmonis karena merangkul semua pihak,” sebutnya.

Ketiga, memaksimalkan anggaran pembiayaan perumahan yang saat ini hanya 0,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan keempat, menjadikan sektor perumahan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Penetapan PSN akan mempercepat pelaksanaan pembangunan (pasokan) perumahan nasional.

“Kami yakin bahwa proposal propertinomic ini akan mampu mengatasi hambatan pembangunan perumahan termasuk dalam upaya memperkuat PSR. Intinya, tidak akan ada hasil yang berbeda jika instrumen dan pola yang dikerjakan tetap sama. Oleh karena itu, dengan propertinomic akan mengubah paradigma kita dalam mengelola sektor properti terutama perumahan secara menyeluruh,” pungkasnya. (MRI)