PPKM Darurat Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Minta Relaksasi

Pelaku usaha pusat perbelanjaan meminta pemerintah segera merealisasikan sejumlah relaksasi dan subsidi.
0
9
Mall (Foto: Himawan Mursalim)

Jakarta – Roda bisnis sektor pusat perbelanjaan mendapat pukulan berat selama PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021. Ditambah lagi, pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Sejumlah usulan relaksasi dan subsidi pun disuarakan oleh pelaku usaha pusat perbelanjaan.

“Dengan diperpanjangnya pemberlakuan PPKM Darurat maka tentunya akan semakin menyulitkan kondisi usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana juga telah diakui oleh pemerintah,” jelas Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja kepada Industriproperti.com, Rabu, 21 Juli 2021.

Agar dapat menjalankan roda bisnis, lanjut Alphonzus, pelaku usaha pusat perbelanjaan meminta pemerintah segera merealisasikan sejujmlah relaksasi dan subsidi.

“Pusat Perbelanjaan meminta kepada pemerintah agar supaya dapat segera memberikan pembebasan atas biaya – biaya yang masih dibebankan oleh pemerintah meskipun pemerintah meminta Pusat Perbelanjaan tutup atau hanya beroperasi secara sangat terbatas,” tegas Alphonzus.

Alphonzus menyebut tiga hal yang berupa relaksasi dan subsidi yang diminta pelaku usaha pusat perbelanjaan kepada pemerintah. Pertama, meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas.

Kedua, menghapus sementara Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap. Kemudian ketiga, memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen.

“Pusat Perbelanjaan juga berharap selama pemberlakuan perpanjangan PPKM Darurat bahwa pemerintah dapat memastikan penegakan atas pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin serta konsisten,” kata Alphonzus.

PPKM Darurat, imbuh Alphonzus, dikhawatirkan dapat berlangsung berkepanjangan dikarenakan penyebaran wabah Covid-19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan komunitas yang paling kecil di kehidupan masyarakat.

Keterisian Mal 72 Persen

Sektor pusat perbelanjaan sangat dipengaruhi oleh pergerakan orang. Dengan diberlakukannya PPKM Darurat, pergerakan orang menjadi dibatasi dan tenant di pusat perbelanjaan sebagian besar tutup, kecuali toko kebutuhan pokok dan apotek.

“Dengan PPKM ini jelas sektor ritel ini paling terdampak karena membatasi pergerakan orang. Ritel ini mengandalkan pergerakan orang, traffic, ini aja dibatasi jam operasional dan pergerakannya. Dengan PPKM Darurat ini, toko tutup masih bisa terjadi sampai akhir 2021,” Jelas Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam Media Briefing secara daring belum lama ini.

Ferry menambahkan, sepanjang Januari-Juni 2021, tingkat keterisian pusat perbelanjaan di Jakarta tercatat 72 persen, sementara di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara rata-rata 71,8 persen. Sementara itu, total pasokan ruang ritel di Jakarta tercatat 4,83 juta m2, sedangkan di Bodetabek tercatat 2,84 juta meter persegi.

Adapun Colliers Indonesia juga mencatat, enam pusat perbelanjaan baru akan hadir hingga akhir 2021 di kawasan Jabodetabek. Kehadiran mal baru tersebut akan menambah sekitar 170.000 m2 pasok baru. (ADH)

EnglishIndonesian