Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pembangunan infrastruktur dan properti sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional masa kini.

Untuk itu, pemerintah berharap dukungan dari berbagai sektor usaha serta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan mengingat adanya keterbatasan dana APBN yang ada.

“Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi dengan mendorong pembangunan baik infrastruktur maupun sektor properti,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam webinar bertemakan “Kuat Bersama Sektor Properti sebagai Lokomotif Pemulihan Ekonomi” secara secara daring, Jumat 4 Februari 2022.

Lebih lanjut, menurut Iwan, sektor properti bisa menjadi lokomotif pemulihan ekonomi. Apalagi banyak usaha serta produk bahan bangunan yang termanfaatkan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berusaha agar masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan rumah. Caranya, melalui skema padat karya serta mendorong sektor perbankan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

“Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti,” ujar Iwan.

Iwan menerangkan, berdasarkan data Susenas tahun 2020 lalu angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Angka itu, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru 700 hingga 800 ribu per tahun.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR menargetkan program perumahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 % tahun 2024 mendatang.

Intervensi

Untuk itu, sebanyak 5 juta unit rumah merupakan intervensi langsung pemerintah dan 6 juta unit rumah intervensi tidak langsung. Bentuk intervensi tidak langsung berupa fasilitasi atau bantuan serta subsidi perbaikan, dan peningkatan akses layanan infrastruktur dasar. Lalu, pemberdayaan komunitas, peningkatan keandalan bangunan dan penanganan kumuh.

“Untuk memenuhi target 5 juta unit intervensi langsung Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan fokus pada kebijakan penyelenggaraan perumahan sedangkan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI)  fokus pada penyelenggaraan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui pemberian bantuan pembiayaan perumahan antara lain FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka),” terangnya.

Guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, imbuh Iwan, PUPR membutuhkan dukungan dari semua stakeholder perumahan.  Harapannya semuanya bersama-sama meningkatkan pertumbuhan di sektor properti yang berimbang untuk semua sektor. Mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. (ADH)