Jakarta – Pemerintah mengawali pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi sebagai pilot project (percontohan) penyediaan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Proyek ini digagas melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat.

Hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan rusun subsidi, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Turut hadir pendiri Lippo Group Mochtar Riady, Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) James Riady, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N. Bakrie, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta Wali Kota Depok Supian Suri.

“Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lippo Group dan Danantara serta tim PKP yang dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini. Kami juga berterima kasih kepada pendiri Lippo Group, Bapak Mochtar Riady, atas dukungan dan kontribusinya bagi pembangunan perumahan rakyat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya, yang dikutip Selasa, 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, sebelum proyek ini dimulai, pemerintah telah memastikan kepastian hukum dengan berkonsultasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan. “Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang,” jelasnya.

Menurut Maruarar, pembangunan rusun secara vertikal menjadi solusi efisien untuk menghemat penggunaan lahan sekaligus meningkatkan jumlah unit hunian yang dapat dibangun. Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian. “Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, lahan yang digunakan jauh lebih efisien,” ujarnya.

Selain di Bekasi, Maruarar mengungkapkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan proyek serupa di Kota Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komdigi sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.

Danantara Dukung Rusun Subsidi

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut proyek rusun subsidi di Meikarta sebagai proyek teladan dalam Program 3 Juta Rumah karena melibatkan kolaborasi berbagai pihak serta memiliki dampak ekonomi yang luas. “Industri perumahan memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap perekonomian. Dampaknya bisa 1,5 hingga 5 kali terhadap pertumbuhan ekonomi karena ada sekitar 185 sektor usaha yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi, dan perumahan,” jelas Hashim.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut. “Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan,” kata Rosan.

Rosan mengatakan, pembangunan direncanakan di atas lahan di titik satu sekitar 12,8 hektare dengan rencana pembangunan 18 tower rumah susun setinggi sekitar 32 lantai. Total nilai investasi pembangunan diperkirakan mencapai Rp14 triliun hingga Rp16 triliun.

Pemerintah berharap proyek ini menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (BRN)