Jakarta – Pengelolaan sampah nasional dinilai mendesak dilakukan karena akan berdampak mulai dari masalah lingkungan, kesehatan hingga perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah didorong untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan sampah nasional melalui penguatan tata kelola, penerapan teknologi pengolahan modern, hingga perubahan perilaku masyarakat.

“Presiden dengan tegas pada aparaturnya memastikan bahwa semua pesoalan diharapkan dalam dua tahun selesai dan dalam perantaraannya ada teknologi-teknologi dipastikan menyelesaikan permasalahan sampah itu,” jelas Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam acara Focus Great Discussion “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” secara daring, Rabu, 13 Mei 2026.

Menteri Jumhur melanjutkan, pemerintah saat ini tengah memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor swasta untuk mempercepat pengelolaan sampah nasional. Selain pembangunan infrastruktur pengolahan, perubahan pola pikir masyarakat juga dinilai menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.

Kementerian LH mencatat, timbunan sampah di Indonesia tahun 2026 sebesar 51,8 juta ton. Dari angka itu, sebesar 26% telah terkelola dan 74% sisanya masih belum terkelola dengan baik. Bahkan ada yang terbuang ke lingkungan, dibakar dan dibuang ke badan air, seperti sungai, laut serta danau.

“Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan lingkungan yang semakin nyata di Indonesia. Secara nasional, kita menargetkan 63,41% sampah terkelola di tahun 2026 dan 100% sampah dikelola di tahun 2029,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Great Institute, Syahganda Nainggolan, mengatakan persoalan tersebut kini telah berkembang menjadi isu nasional yang membutuhkan dukungan banyak pihak. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali memberikan perhatian serius terhadap pengelolaannya, mulai dari kebersihan kawasan wisata hingga pengembangan teknologi waste to energy.

“Kami Great Institute berinisiasi untuk mengumpulkan pikiran-pikiran yang tajam dan bernas bagaimana sebaiknya mengelola persampahan di Indonesia. Pekerjaan pengelolaan sampah sampai pada pikiran waste to energy,” urainya.

Ia mengungkapkan PLN bahkan telah melakukan tender untuk 22 lokasi pengolahan sampah atau limbah padat dengan kapasitas di atas 1.000 ton per hari untuk dijadikan energi yang akan dibeli oleh PLN sebesar 28 sen per KWh. Meski demikian, Syahganda menilai tantangan terbesar justru berada di sisi hulu, yakni bagaimana masyarakat dan limbah padat ini bisa berdamai.

Tantangan Pengelolaan Sampah Nasional di Daerah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, mengungkapkan tantangan pengelolaan limbah padat ini di daerah masih sangat besar. Kabupaten Bogor misalnya, saat ini menghasilkan timbunan sampah mencapai 2.800 ton per hari.

Pemerintah daerah tengah menyiapkan fasilitas pengolahan yang mampu menangani sekitar 1.500 ton limbah padat per hari. Namun demikian, masih terdapat sekitar 1.300 ton sampah harian yang harus diselesaikan melalui pendekatan lain berbasis masyarakat.

“Masih ada sisa 1.300 ton per hari harus dilakukan mekanisme yang lain, seperti dengan melakukan mekanisme economic circular di masyarakat melalui mekanisme pengumpulan, pemilahan dan bank sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Sosial Ekonomi Annabella Zainab Nainggolan menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman Rotterdam yang telah lama menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, Rotterdam telah berhasil mengubah paradigma limbah padat ini menjadi bahan baku baru yang bernilai ekonomi dan diterapkan secara konsisten dalam kebijakan publik.

“Ada perubahan paradigma besar terhadap sampah sebagai bahan baku baru. Sayangnya ini belum diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan secara utuh misalnya dibandingkan dengan di Rotterdam,” katanya.

Di sisi lain, Konsultan Praktisi Lingkungan dan Energi Terbarukan, Tutuko Wirjoatmodjo, menilai penyelesaian persoalan ini idealnya dilakukan melalui skema public private partnership. Ia mencatat Indonesia memiliki sekitar 470 tempat pembuangan akhir (TPA) yang membutuhkan pembenahan tata kelola dan teknologi pengolahan. Semua konsep circular economy seperti reuse, repurpose, recycle harus melibatkan pemerintah, BUMD, koperasi, swasta, hingga masyarakat.

Adapun Focus Great Discussion tersebut digelar sebagai ajang diskusi mencari intisari dari topik yang dibahas dan ujungnya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan secara langsung kepada Bapak Muhammad Jumhur Hidayat selaku menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Indonesia.

FGD tersebut diikuti oleh sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Ketua Dewan Eksekutif Great Institute, Syahganda Nainggolan yang menjadi keynote speaker. Dihadiri pula tiga orang pemantik diskusi, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Teuku Mulya, Peneliti dan Pengamat Sosial Ekonomi Annabella Zainab Nainggola dan Konsultan Praktisi Lingkungan dan Energi Tebarukan Tutuko Wirjoatmodjo. Forum penting ini diikuti pula oleh 14 pembicara dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, perusahaan, aktivis lingkungan hingga kepala daerah. (SAN)