Jakarta – Sektor perhotelan Jakarta mengalami perlambatan sepanjang Kuartal I-2025 selepas kebijakan efisiensi pemerintah diterapkan berupa pengetatan pengeluaran anggaran. Kondisi ini membuat pelaku industri perhotelan harus mencari pasar alternatif selain pasar pemerintah, karena belum ada tanda-tanda pelonggaran kebijakan efisiensi dari pemerintah.

“Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi ini, para pelaku industri perhotelan juga harus efisien, menyesuaikan diri dengan kondisi pasar,” ucap Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Juli 2025.

Untuk itu, Pelaku industri perhotelan harus mencari pasar alternatif selain pasar pemerintah, karena belum ada tanda-tanda pelonggaran kebijakan efisiensi dari pemerintah. Jika kondisi ini terus berlanjut, peningkatan kinerja pada kuartal kedua mungkin tidak akan signifikan, sehingga semakin mempersulit para pelaku industri perhotelan di masa mendatang.

Namun, diperkirakan kinerja hotel di Jakarta akan kembali normal pada pertengahan Juni, mengingat bulan April dan Mei dipenuhi oleh hari libur nasional yang dapat mengganggu aktivitas bisnis.

Perlambatan Kinerja Perhotelan

Seperti diketahui, kuartal pertama secara umum biasanya menjadi periode paling lambat bagi sektor perhotelan di Jakarta, dan tahun 2025 pun pola tersebut berulang. Selain itu, dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah yang membuat pengeluaran anggaran daerah lebih ketat, antara lain mencakup perjalanan dinas, kunjungan studi, seminar, dan diskusi kelompok terarah terasa cukup signifikan, terutama bagi hotel yang sangat bergantung terhadap pasar pemerintah.

Dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah telah mendorong para pelaku industri perhotelan untuk menerapkan langkah efisiensi mereka sendiri agar tetap bisa beroperasi. Pekerja harian di hotel mengalami pengurangan jam kerja, dan karyawan diminta untuk mengambil cuti atau cuti tanpa dibayar guna menekan biaya operasional akibat tamu yang sepi.

Berkurangnya kegiatan MICE, terutama yang berskala internasional, menjadi tantangan bagi hotel-hotel yang berfokus pada pasar ini. Aktivitas korporat juga mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi yang berkaitan dengan pemerintah.

Tidak hanya di Jakarta, kebijakan efisiensi pemerintah juga berdampak pada hotel-hotel di Bali, khususnya yang bergantung pada pasar MICE. Kinerja hotel di Bali juga diperkirakan akan membaik pada kuartal kedua. Namun, kebijakan efisiensi dan menurunnya daya beli masyarakat perlu menjadi perhatian. Tiket pesawat domestik, yang sering kali lebih mahal dibandingkan tiket internasional, dapat mengurangi minat wisatawan domestik untuk berlibur. (SAN)