Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) membahas tindak lanjut program Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3) terkait pengembangan TOD (kawasan berorientasi transit) di Jabodetabek.

“Untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan implementasi TOD di wilayah Jabodetabek, kami telah membentuk Transit-based Urban Planning Coordination (TUPC) Team melalui Surat Keputusan Deputi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berorientasi Transit,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, dalam keterangan pers yang dikutip Rabu, 25 Juni 2025.

Rudy menjelaskan, terdapat tiga output utama yang dihasilkan, yakni perumusan kebijakan pengembangan kawasan berorientasi transit, penguatan mekanisme koordinasi antar instansi dalam pengembangan kawasan TOD, serta perumusan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit di lokasi pilot yaitu Blok M, Depok Baru, dan Bekasi Barat.

Menurut Rudy, untuk mendukung visi Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah telah menetapkan target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% pada tahun 2029. Target ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tekad untuk melakukan transformasi struktural secara menyeluruh, termasuk dalam hal penataan ruang dan pembangunan kawasan perkotaan.

Dalam RPJMN 2025–2029, telah ditetapkan delapan prioritas nasional, dimana salah satu intervensi kebijakan dalam pencapaian prioritas nasional nomor 6 (enam) adalah pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni melalui pembangunan transportasi perkotaan dan pengembangan kawasan  berorientasi transit.

“TOD menjadi salah satu pendekatan utama untuk mewujudkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbudaya, hijau, dan berketahanan. TOD menyatukan perencanaan transportasi dan tata ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang efisien,” ujarnya.

Pemerintah RI dan JICA seusai rapat pembahasan program TOD di Jabodetabek (Foto: Kemenko Perekonomian)

Regulasi TOD

Lebih lanjut, juga dibahas langkah yang perlu diupayakan agar keberlanjutan program ini terjaga, yaitu pertama, tindak lanjut capaian dari hasil JUTPI-3 dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK). Kedua, Kemenko IPK dapat mendorong inisiasi proses integrasi perencanaan lintas wilayah dan sektor dalam pengembangan regulasi pengembangan kawasan berorientasi transit secara nasional. Lalu yang terakhir, pemanfaatan operasional Dasbor Jaringan Angkutan Umum Masa Depan yang telah dikembangkan dalam JUTPI-3.

“Kami berharap keberlanjutan program ini tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga substantif, yakni menjamin bahwa semangat TOD tetap hidup dalam setiap proses pembangunan perkotaan yang kita jalankan bersama,” pungkas Deputi Rudy.

Program JUTPI-3 selanjutnya diharapkan mampu untuk mewujudkan kota yang layak huni, ringkas, dan terhubung dengan baik. Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan sesi penandatanganan hasil rapat/Minutes of Meeting (MoM) oleh Deputi Rudy dan Chief Representative of the JICA Indonesia Office Sachiko Takeda. (BRN)