Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait promosi KUR Perumahan di ajang UMKM Finance Summit 2026, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026. Kredit Program Perumahan (KPP) tersebut diharapkan membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam rantai ekosistem perumahan.

“Program perumahan harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM,” kata Menteri PKP Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memaparkan penambahan kuota KUR Perumahan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun. Penambahan kuota tersebut merupakan bukti kepercayaan pemerintah terhadap pelaksanaan KUR Perumahan yang dinilai berjalan baik.

Kementerian PKP terus memperkuat kolaborasi dengan sektor jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

UMKM Finance Summit 2026 mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, lembaga keuangan, investor, industri fintech, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pembiayaan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni, tapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Rumah yang layak dan lingkungan permukiman yang baik merupakan fondasi peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha masyarakat.

“Kita memulai dengan niat baik, jangan sampai dibatasi oleh aturan yang dapat menghambat kebaikan untuk rakyat,” ujar Maruarar.

Menteri PKP mengatakan, keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, industri keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan akses pembiayaan rumah secara mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Maruarar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang perumahan. Dukungan tersebut antara lain melalui penguatan ekspansi kredit perbankan sebagai dampak pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, pengawasan pengelolaan dana FLPP oleh BP Tapera, serta dukungan industri perbankan baik BUMN maupun swasta dalam penyaluran Kredit Rumah Subsidi.

Selain itu, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK turut memberikan ruang bagi kelancaran pemberian Kredit Rumah Subsidi kepada MBR. “Adanya perubahan kepemimpinan maka ada perubahan empati, simpati dan kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan OJK yang pro rakyat, kita yakin akan dapat mewujudkan hal tersebut,” imbuh Menteri PKP.

Integrasi tersebut dilakukan dengan menjadikan data akurat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu dasar perencanaan penyediaan hunian, menyediakan rumah layak huni sebagai motor penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, resik, indah (ASRI), serta berkelanjutan.

Menteri PKP bersama Kepala OJK hadir di acara UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026 (Foto: Istimewa)

Pemerintah juga terus memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui dukungan sertifikasi tanah gratis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kepastian hukum atas kepemilikan hunian dapat semakin diperkuat.

Penguatan ekosistem pembiayaan tersebut menjadi penting karena pembangunan perumahan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor ekonomi. Ketika akses pembiayaan semakin mudah, masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan memperoleh rumah layak huni, tetapi juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas di lingkungan tempat tinggalnya.

Kolaborasi UMKM Finance Summit 2026

UMKM Finance Summit 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, OJK, industri perbankan, fintech, asosiasi keuangan, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif.

Forum tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Melalui sinergi tersebut, Kementerian PKP mendorong agar kebijakan pembiayaan perumahan dapat terus berkembang menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah, meningkatkan aktivitas UMKM, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Program 3 Juta Rumah tidak hanya menghasilkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. (BRN)