Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematok target pendaftaran 126 juta bidang tanah di Indonesia hingga tahun 2025 melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini tak hanya menjangkau tanah masyarakat, melainkan juga tanah pemerintah, kelompok, organisasi masyarakat, tanah ulayat, hingga rumah ibadah. Dalam rangka percepatan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN membuat Nota Kesepahaman/Memorandum […]

Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur berharap pemerintah daerah turut bekerja sama mematuhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kalau sebetulnya aturan dipatuhi, punya komitmen yang kuat antar pemerintah daerah dengan RDTR itu kemungkinan akan mereduksi permasalahan-permasalahan. Terkadang wilayah itu tidak bisa dibangun namun […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong daerah-daerah agar segera menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang (RTR), yang salah satunya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Dengan diintegrasikannya RDTR ke dalam sistem OSS (Online Single Submission), maka dengan waktu yang relatif cepat. Pelaku usaha akan mendapatkan salah satu dari tiga persyaratan […]

Jakarta – Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersiap agar resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi di 2023 tak dirasakan oleh masyarakat. “”Ini (memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat) bagian dari menyejahterakan masyarakat, karena hanya dengan 10-20 meter, mereka bisa meningkatkan perekonomiannya,” Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Jumat, 15 […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta akan mendukung kepastian investasi dan perizinan berusaha. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan perbaikan tata kelola perizinan dan pembangunan nasional berbasis spasial. “Kami sudah melaksanakan koordinasi dan perbaikan yang sudah banyak perubahan dan menunjukkan kemajuan signifikan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI). Ada empat permasalahan pengembang yang dilaporkan Ketua Umum REI Paulus Totok Lusida. “Saya siap mendukung REI dan bersama-sama mencari solusi kendala pembangunan perumahan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto saat menerima […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai tahun 2022. “Saya pastikan akhir tahun 2022 semua sudah selesai dan kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyelesaian RDTR bagi kawasan strategis IKN,” ucap Hadi Tjahjanto […]

Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya memperkuat pengamanan aset dengan jalan mempercepat program sertifikasi aset lahan. Untuk itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Jumat, 2 September 2022. Adapun tujuan pertemuan itu adalah memperkuat pengamanan aset lahan milik […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perolehan tanah untuk Badan Bank Tanah sebanyak 9.565,7 hektare. “Keberadaan Bank Tanah penting untuk mendukung PSN Reforma Agraria. Terdapat alokasi paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Harapannya para petani gurem, buruh tani, nelayan kecil bisa tersenyum manis dan benar-benar merasakan […]

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali kepada seluruh jajarannya terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius memberantas mafia tanah. Mafia tanah dinilai hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. “Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat […]