Jakarta – Sejumlah persoalan menghadang dalam proses mewujudkan kemudahan dan kepastian berusaha, untuk mendorong ekspor dan daya saing produk Indonesia. Salah satunya kendalanya adalah Persetujuan Impor (PI) bahan baku dan penolong antara Kemenperin dengan Kemendag belum terintegrasi NSPK persetujuan sehingga membuat tidak ada kepastian. “Yang kedua adalah pengurangan kuota PI bahan baku/ bahan penolong berdasarkan […]

Jakarta – Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) masih bermasalah. Untuk itu, pelaku usaha meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengurai persoalan perizinan berusaha. “Pelaksanaan OSS sejak Agustus 2021 lalu terbukti belum dapat mengakselerasikan regulasi dengan sistem yang baru. Akibatnya semua tahapan proses perizinan […]

Jakarta – Aturan terkait penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) pada delapan wilayah di Indonesia berpotensi menghambat investasi di daerah. Idealnya, peta LSD terintegrasi dengan data pemerintah daerah (pemda) dan Kantor Pertanahan setempat sehingga tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK). “Seharusnya kebijakan LSD terintegrasi dengan […]

Jakarta – Pelayanan publik terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terkatung-katung sejak Agustus 2021 silam sehingga perizinan properti terancam lockdown. Pemerintah bersama pemangku kepentingan berupaya mengurai permasalahan pelayanan publik di sektor industri properti. “Kami berharap ada solusi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi PBG. Produk hukum di level daerah […]

JAKARTA – Komitmen Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan asosiasi usaha bidang properti dalam penyusunan setiap kebijakan termasuk aturan turunan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) mendapat respon positif dari sejumlah kalangan. Pernyataan tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi kebangkitan kembali industri properti terlebih […]

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) mengikuti pertemuan dengan Tim Serap Aspirasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna menyampaikan usulan sektor properti. “Pada prinsipnya, rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi lingkup tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah sesuai dengan aspirasi kita. Namun, […]

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung segala upaya pemerintah untuk membenahi seluruh aturan berinvestasi di Indonesia melalui Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pasca UUCK, diharapkan regulasi yang dibuat menjadi lebih baik, dan bukan justru sebaliknya. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, M.T […]

JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi melalui kemudahan perizinan. Iklim investasi yang sehat juga diperjuangkan para pelaku usaha properti yang dimotori Realestat Indonesia (REI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Properti dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Properti. Usaha dan perjuangan sudah dilakukan ketiga asosiasi ini pagi-siang dan […]