Jakarta – Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengklaim kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bukanlah kiamat bagi sektor properti. “Ini SK-nya (SK  Nomor 1589 Tahun 2021), silakan baca bahwa kami tidak kiamat. Ada […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengeluhkan adanya sumbatan perizinan dan pembiayaan dalam pembangunan perumahan baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Guna mencari solusi atas sumbatan perizinan dan pembiayaan, REI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) DPP REI dan DPD REI, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022. “Saat ini terdapat sumbatan dalam pembangunan perumahan. […]

Jakarta – Harmonisasi Tata Ruang sangat bersinggungan dengan kepastian hukum Hak atas Tanah masyarakat dan perizinan berusaha. Ini juga menjadi kunci yang menentukan bagi dinamika pembangunan Tanah Air. “Harmonisasi kebijakan penataan ruang menjadi kunci yang menentukan dinamika pembangunan, termasuk ikhtiar meningkatkan investasi dan implikasinya bagi kehidupan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola di daerah […]

JAKARTA – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi hal krusial sebagai acuan dalam pemberian perizinan berusaha. Terlebih, dengan adanya Online Single Submission (OSS), maka pelaku usaha yang akan mendirikan usaha di suatu daerah diharuskan memerhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR. RDTR merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk segera disusun […]

Jakarta – Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih sering menghadapi berbagai kendala dan persoalan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi Publik ini membahas perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Selain itu, konsultasi publik ini juga membahas Rancangan Peraturan […]

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, beleid terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bukan merupakan syarat dalam pembangunan properti. “PBG itu bukan lagi merupakan bagian izin. Jadi, tanpa PBG itu sebenarnya prosesnya jalan karena bukan lagi bagian izin mutlak untuk sebagai prasyarat dalam membangun usahanya,” jelas […]

JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional Mass Rapid Transit (PSN-MRT) East-West atau Timur-Barat yang melintasi tiga provinsi dan menghubungkan Balaraja (Banten) hingga Cikarang (Jawa Barat). “KPPIP tetap mendorong dan mendukung pembangunan PSN MRT East-West ini yang nantinya akan mendukung konektivitas antar […]

JAKARTA – Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka keberadaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR menjadi syarat krusial untuk dasar pengurusan perizinan di bidang tata ruang seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Oleh karena itu, menurut Plt. Direktur Jenderal Tata […]

Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]

Jakarta – Portal perizinan investasi satu pintu Online Single Submission Risk Based Management (OSS-RBA) atau OSS Berbasis Risiko, meskipun telah resmi meluncul di bulan Agustus 2021, namun hingga kini masih ada sejumlah keluhan, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang belum siap dalam penerapan OSS-RBA ini. Padahal, berdasarkan penelusuran redaksi industriproperti.com, Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran OSS-RBA […]