Jakarta – Keberlangsungan sektor properti menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti mampu menyerap tenaga kerja dan memberi multiplier effect bagi industri lain. “Dampak multiplier yang timbul baik dari sisi forward-linkage maupun backward-linkage yang diberikan industri properti juga menjadi dasar pertimbangan dibentuknya regulasi dan insentif agar properti dapat […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). MoU ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada terkait dengan masalah pertanahan di tanah air. “Tujuan dari MoU ini adalah satu membangun sinergi peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang mana tujuannya mensinergikan pengembangan […]

Majalah REI Edisi Agustus 2022 Tekad untuk Lebih Baik   Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Tidak terasa kita sudah kembali berada di bulan Agustus. Satu bulan istimewa yang selalu mengingatkan kita semua sebagai bangsa Indonesia akan betapa besar tekad dan semangat para pendiri bangsa ini untuk memerdekakan diri dari kuku penjajahan. Tujuan […]

Jakarta – Pemilik unit kondominium hotel (kondotel) mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Permohonan dengan registrasi perkara Nomor: 62/PUU-XX/2022 ini mengklaim penerapan UU Rusun menabrak hak konstitusi para pemohon. “Kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dengan rusun yakni bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian […]

Jakarta – Dukungan dan masukan dari pelaku usaha properti dapat menjadi bahan untuk perbaikan kebijakan di sektor properti. Masukan tersebut dapat berbentuk dukungan moril maupun kritikan terhadap kebijakan yang ada. “Saya minta di-support. Bisa dalam dukungan moril atau kritikan. Kita terus terang memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi, disempurnakan lagi,” ucap Direktorat Bina Penataan […]

Jakarta – Harmonisasi Tata Ruang sangat bersinggungan dengan kepastian hukum Hak atas Tanah masyarakat dan perizinan berusaha. Ini juga menjadi kunci yang menentukan bagi dinamika pembangunan Tanah Air. “Harmonisasi kebijakan penataan ruang menjadi kunci yang menentukan dinamika pembangunan, termasuk ikhtiar meningkatkan investasi dan implikasinya bagi kehidupan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola di daerah […]

Jakarta – Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi warga negara asing (WNA) yang telah memiliki properti di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah dalam hal pendaftaran tanah di Indonesia. “Sekali lagi, kalau proses peralihan hak-nya kemudian proses kepemilikannya dilakukan sesuai dengan  ketentuan negara pasti hadir untuk memberikan kepastian, termasuk perlindungan hukum,” terang Direktur Jenderal […]

Menunda untuk Lebih Baik Majalah REI Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Lebih dari setengah tahun sejak diluncurkan pada 9 Agustus 2021, sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) masih belum berjalan optimal. Di setiap daerah muncul banyak persoalan, karena sistem utamanya masih amburadul. Ironisnya, pemerintah pusat ngotot tetap memberlakukan sistem […]

Jakarta – Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021 dinilai memicu ekonomi biaya tinggi terhadap pembangunan hunian bersubsidi. Pengembang berharap agar aturan itu dapat menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Permen LHK 4/2021 itu sangat mengganggu. Harusnya, Permen LHK […]

JAKARTA – Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi hal krusial sebagai acuan dalam pemberian perizinan berusaha. Terlebih, dengan adanya Online Single Submission (OSS), maka pelaku usaha yang akan mendirikan usaha di suatu daerah diharuskan memerhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR. RDTR merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk segera disusun […]