Jakarta – Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dengan menerapkan meaningful participation. “Dalam rangka proses pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut dengan DPR, penting bagi Pemerintah untuk mendapat masukan dari Bapak/Ibu narasumber serta para peserta Konsultasi Publik hari ini (19/1/2023),” Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual […]

Jakarta – Pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan. Setidaknya, ada empat langkah pemerintah guna menindaklanjuti putusan tersebut. “Dengan waktu dua tahun ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk meyelesaikan arahan dari Mahkamah Konstitusi,” ucap Asisten Deputi Moneter dan Sektor […]

Jakarta – Pemerintah menyatakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) tentang Perizinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tetap berlaku. “Terkait dengan seluruh pasal-pasal sesuai dengan amanat MK itu tetap berlaku termasuk PP No.5 […]

Jakarta – Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, pemerintah akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK dimaksud. “Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan […]

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dapat mendorong  pembangunan perumahan di Indonesia. Beleid ini beserta aturan turunannya diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses kebutuhan rumah bersubsidi. “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK […]

Jakarta – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta melalui webinar bertajuk “Peran Perencana Kota dalam Mendukung Implementasi UU CK di Jakarta”, pada hari Selasa, 22 Desember 2020, mengemukakan sejumlah harapan perencana kota maupun pengembang dalam implementasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hadir dalam diskusi ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad […]

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dapat menghadirkan investasi ke daerah. “Pemprov DKI Jakarta berharap dengan diberlakukannya UU CK, kedepan kita dapat dengan lebih mudah untuk menangkap investasi. Investor juga dapat lebih mudah untuk mengajukan penerbitan perizinan berusaha. Tidak hanya itu, UU […]

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) mengikuti pertemuan dengan Tim Serap Aspirasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna menyampaikan usulan sektor properti. “Pada prinsipnya, rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi lingkup tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah sesuai dengan aspirasi kita. Namun, […]

JAKARTA – Tidak hanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ternyata banyak aturan turunan lain dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang justru mempersulit dunia usaha termasuk di sektor properti. Padahal, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong investasi, memberi kemudahan berusaha dan perizinan, serta mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih. Salah satunya aturan turunan […]

Jakarta –Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memberikan amanat bahwa tata ruang merupakan dasar dalam semua proses pembangunan di antaranya terkait perizinan lokasi untuk kegiatan usaha berusaha. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki menegaskan hal tersebut dalam Webinar Policy Talks II […]