Jakarta – Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut, permasalahan yang terjadi di daerah adalah sulitnya mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR,” kata Menteri Hadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Januari 2023. Lebih jauh Menteri […]

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini terdapat dua persoalan besar investasi di daerah. Yaitu terkait tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Tata ruang menjadi problem besar investasi di Indonesia. Kalau sekarang namanya KKPR. Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruag/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sejumlah kendala pelaksanaan KKPR antara lain transformasi dari manual ke digital pada sistem Online Single Submission (OSS) dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Padahal, hal itu merupakan persyaratan dalam […]

Jakarta – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palembang merasa perlu penjelasan terkait beberapa aturan turunan dari Undang – Undang Cipta Kerja, seperti Online Single Submission –  Risk Based Approach (OSS – RBA) maupun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Demikian ujar Kepala DPUPR H. Akhmad Bastari dalam dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi perubahan fungsi kawasan hutan yang belum termuat dalam rencana tata ruang. “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR), wajib melalui KKPR,” ucap Direktur Jenderal Tata […]

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan desain purwarupa hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Desain purwarupa berdasarkan masukan dari asosiasi perumahan. Purwarupa ini akan menjadi panduan bagi pelaku usaha pada tahap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi hunian bersubsidi. “Kami tengah mengembangkan desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan […]

Bandung – Kendati Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), ternyata persoalan perizinan masih menjadi momok bagi pelaku usaha properti di Provinsi Jawa Barat. Padahal, pasokan papan belum mampu mengejar laju pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan hunian layak. Menyadari pentingnya hal tersebut, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Barat menggagas pendidikan dan pelatihan (diklat) perizinan bidang […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) segera meluncurkan Helpdesk Perizinan REI pada 11 Februari 2023 bertepatan dengan peringatan HUT REI ke-51. Tidak tanggung-tanggung, Helpdesk Perizinan REI ini sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. “Kami sudah melaporkan pembentukan Helpdesk Perizinan REI yang mendapat dukungan dari 12 Kementerian/Lembaga (K/L) kepada Presiden RI Joko Widodo. Presiden […]

Jakarta – BUMN Properti diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Mayoritas pembangunan proyek TOD, khususnya di Pulau Jawa, berada di lahan milik perusahaan pelat merah. “Kami berharap BUMN Properti bekerja sama dengan pengembang swasta agar lebih kompetitif. Orientasi perusahaan BUMN apakah hanya sekadar cari keuntungan, ataukah menyediakan fasilitas […]

Jakarta – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta masukan dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait rencana penyusunan regulasi pembangunan IKN agar berdaya saing tinggi. “REI bersama IBM Corporation (International Business Machines) dan BKPM diminta memberikan masukan kepada Badan Otorita IKN pada Rabu, 11 Januari 2023. Tujuannya agar regulasi yang akan terbit dapat menciptakan […]