BPKN
Anda Dirugikan Pengembang? Hindari Curhat di Medsos
- calendar_month Senin, 10 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Konsumen properti diimbau tidak melampiaskan unek-unek terkait permasalahan transaksi properti di media sosial (medsos) karena adanya potensi gugatan hukum. Ada kanal untuk curhat (curahan hati) yang lebih terjamin keamanannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). “Belajar dari sejumlah kasus yang ada, jangan pernah menyampaikan keluhan di media sosial. Apalagi […]
Penting! Cermati Ini Sebelum Transaksi Properti
- calendar_month Senin, 10 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Calon konsumen harus cermat menyerap serta menyaring beragam penawaran produk properti. Pilih produk yang secara transparan menyajikan informasi mengenai objek properti disertai kelengkapan legalitas. Abaikan dogma figur publik yang biasa di-endorse oleh developer untuk mendongkrak pemasaran produk properti. “Jangan mudah percaya dengan kemasan iklan, kemudian beli tanpa objek atau fisik rumah yang jelas. […]
BPKN Rilis Daftar Pengembang Bermasalah
- calendar_month Senin, 3 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berencana merilis daftar pantauan prioritas (priority watch list) yang berisi data perusahaan pengembang bermasalah. Hal ini seiring makin tingginya jumlah pengaduan dari konsumen perumahan selama empat tahun terakhir. “BPKN bakal menerbitkan priority watch list. Data itu berisi daftar pengembang yang tidak benar atau bermasalah. Pengembang yang banyak pengaduan […]
BPKN Terima 6 Ribu Pengaduan, Perumahan Masih Teratas
- calendar_month Minggu, 2 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) telah menerima sebanyak 6.045 pengaduan selama tahun 2017 hingga 28 April 2021. Bidang perumahan, yakni sebanyak 2.663 pengaduan, menempati urutan teratas yang dikeluhkan konsumen. “Masalah perumahan masih menempati posisi pengaduan masyarakat yang tertinggi. Urutan kedua teratas keluhan konsumen adalah pada sektor jasa keuangan sebanyak 2.170 pengaduan. Transaksi e-commerce […]
