Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) segera menjalankan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Beleid ini menyusul aturan serupa yang sudah berjalan sebelumnya di delapan daerah. “Kementerian ATR/BPN sedang mengumpulkan data dan melakukan kajian untuk penerapan kebijakan LSD tahap dua,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok perubahan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN (Kepmen ATR/Ka BPN) Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada delapan provinsi. “Terdapat 157 surat masuk ke Ditjen PPTR yang mempertanyakan mengenai LSD yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Terutama yang berada pada […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). MoU ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada terkait dengan masalah pertanahan di tanah air. “Tujuan dari MoU ini adalah satu membangun sinergi peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang mana tujuannya mensinergikan pengembangan […]

Jakarta – Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengklaim kebijakan alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bukanlah kiamat bagi sektor properti. “Ini SK-nya (SK  Nomor 1589 Tahun 2021), silakan baca bahwa kami tidak kiamat. Ada […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang adanya alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD). Ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah itu dipastikan tidak akan menghambat sektor lainnya seperti industri dan perumahan. “Saya akan memeriksa seberapa besar nilai tambah dan risiko yang […]

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra mengatakan partisipasi publik yang langsung dalam penyusunan tata ruang diperlukan. “Partisipasi publik akan mendorong legitimasi dan transparansi dari proses perumusan kebijakan sehingga program pembangunan dengan pemahaman risiko tadi bisa dimengerti publik,” kata Surya saat dalam Pembukaan Sosialisasi Norma, Standar, […]