Jakarta – Pengembangan Perumahan Skala Besar (PPSB) dapat menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Namun, setidaknya ada lima tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan PPSB. “Setidaknya ada lima tantangan mewujudkan PPSB. Sebenarnya bukan hanya tantangan, tapi juga peluang kenapa PPSB itu harus ada,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, […]

Jakarta – Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Haryo Winarso mengusulkan adanya cara – cara inovatif dalam meneydiakan hunian untuk masyarakat Indonesia, salah satunya ialah melalui skema pre-emption right atau hak membeli lahan terlebih dahulu untuk penyediaan perumahan rakyat. Melalui skema pre-emption right ini pemerintah berhak memperolah lima persen rumah yang dibangun oleh pengembang. “Hak ini […]

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 yang didalamnya memuat tentang aturan hunian berimbang. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) ini dinilai lebih fleksibel daripada aturan sebelumnya. “Dalam PP Nomor 12/2021 ini sudah terdapat beberapa fleksibilitas untuk pemenuhan ketentuan pembangunan […]

Terbitnya aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah konstelasi aturan main dalam banyak sektor, termasuk juga dalam industri properti. Berangkat dari hal tersebut redaksi industriproperti.com akan membedah masing–masing regulasi turunan UU Cipta Kerja yang berkelindan dengan industri properti. Jakarta –  Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan […]

Terbitnya aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah konstelasi aturan main dalam banyak sektor, termasuk juga dalam industri properti. Berangkat dari hal tersebut redaksi industriproperti.com akan membedah masing–masing regulasi turunan UU Cipta Kerja yang berkelindan dengan industri properti. Jakarta – Ketentuan soal hunian berimbang adalah salah satu aturan yang berpengaruh […]

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik rencana kehadiran Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Namun asosiasi ini masih mempertanyakan efektivitas BP3 untuk mengatasi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menegaskan efektif atau tidaknya badan baru tersebut masih perlu dilihat dan diuji dari kemampuannya menerobos berbagai […]

JAKARTA – Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) diharapkan menjadi solusi untuk mengakhiri berbagai hambatan dalam penyediaan rumah rakyat, dan bukan sebaliknya justru menambah rantai birokrasi dalam program rumah rakyat. Sebab merujuk Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BP3 ini bukanlah organ yang biasa-biasa saja, namun badan yang memiliki kekuatan besar. Ketua Umum […]