Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong daerah-daerah agar segera menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang (RTR), yang salah satunya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Dengan diintegrasikannya RDTR ke dalam sistem OSS (Online Single Submission), maka dengan waktu yang relatif cepat. Pelaku usaha akan mendapatkan salah satu dari tiga persyaratan […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta akan mendukung kepastian investasi dan perizinan berusaha. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan perbaikan tata kelola perizinan dan pembangunan nasional berbasis spasial. “Kami sudah melaksanakan koordinasi dan perbaikan yang sudah banyak perubahan dan menunjukkan kemajuan signifikan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI). Ada empat permasalahan pengembang yang dilaporkan Ketua Umum REI Paulus Totok Lusida. “Saya siap mendukung REI dan bersama-sama mencari solusi kendala pembangunan perumahan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto saat menerima […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyatakan materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai tahun 2022. “Saya pastikan akhir tahun 2022 semua sudah selesai dan kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyelesaian RDTR bagi kawasan strategis IKN,” ucap Hadi Tjahjanto […]

Jakarta – Dalam memerangi mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan sejumlah amunisi. Salah satunya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu mendaftarkan seluruh bidang yang ada di bumi Indonesia. “Di sini kita sudah mendaftarkan se-Republik (Indonesia) ini dari 126 juta bidang tanah, ini yang sudah terdaftar 81 juta. Ini […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) segera menjalankan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Beleid ini menyusul aturan serupa yang sudah berjalan sebelumnya di delapan daerah. “Kementerian ATR/BPN sedang mengumpulkan data dan melakukan kajian untuk penerapan kebijakan LSD tahap dua,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok perubahan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN (Kepmen ATR/Ka BPN) Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada delapan provinsi. “Terdapat 157 surat masuk ke Ditjen PPTR yang mempertanyakan mengenai LSD yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Terutama yang berada pada […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP). MoU ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada terkait dengan masalah pertanahan di tanah air. “Tujuan dari MoU ini adalah satu membangun sinergi peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang mana tujuannya mensinergikan pengembangan […]

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali kepada seluruh jajarannya terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius memberantas mafia tanah. Mafia tanah dinilai hanya menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat. “Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat […]

Jakarta – Harmonisasi antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan tata ruang akan segera direalisasikan. Menurut Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto, dengan dilakukannya sinkronisasi dua hal tersebut dapat mengakomodasi keperluan kemudahan berusaha di daerah, namun tidak terlepas dari regulasi yang ada. “Karena perintah Pak Presiden kepada saya mencakup juga […]