Jakarta – Pemerintah harus menerbitkan kebijakan yang mendukung terciptanya akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal. Untuk itu, perlu adanya rumusan konsensus pembiayaan mikro perumahan bagi kelompok MBR informal. “Hambatan terbesar dalam program pembiayaan perumahan MBR informal adalah database by name by address kelompok tersebut,” ungkap Ketua Umum The HUD Institute, […]

Jakarta – Pelayanan publik terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih terkatung-katung sejak Agustus 2021 silam sehingga perizinan properti terancam lockdown. Pemerintah bersama pemangku kepentingan berupaya mengurai permasalahan pelayanan publik di sektor industri properti. “Kami berharap ada solusi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Retribusi PBG. Produk hukum di level daerah […]

Jakarta – Duka menyelimuti sektor perumahan khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Profesor Budi Prayitno, pengajar Departemen Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik (FT) Universitas Gadjah Mada (UGM) tutup usia, Sabtu, 15 Mei 2021. “Kabarnya, Mas Budi kelelahan dan terkena serangan jantung. Beliau adalah sosok yang sederhana dan santun. Tapi pemikirannya sangat kritis, terutama menyangkut isu perumahan […]

Jakarta – Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera), Muhammad Joni, mengingatkan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bank Tanah tidak melenceng dari tujuan awal. RPP turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) itu bertujuan mengatasi kesulitan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menyebutkan, bank tanah […]

Jakarta – Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman dan Pembangunan Perkotaan (LP P3) mengusulkan tujuh masukan guna mendorong penyediaan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saran lembaga think tank yang dikenal The Housing and Urban Development (HUD) Institute, merespons pernyataan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin soal masih banyaknya problem di sektor perumahan rakyat. “Tetapkan kebijakan perumahan rakyat […]

Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU). “Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas […]