permukiman kumuh
Tata Kawasan Kumuh Gorontalo, PUPR Sediakan Rusun MBR
- calendar_month Sabtu, 2 Okt 2021
- 0Komentar
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain berfungsi untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, hunian vertikal ini juga berperan dalam upaya penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. “Kami mengajak Pemkot Gorontalo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya MBR agar tinggal di rusun,” […]
Jehansyah Siregar Kritik Penanganan Kumuh Perkotaan
- calendar_month Selasa, 27 Jul 2021
- 0Komentar
Jakarta – Pengajar di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK-ITB), Jehansyah Siregar menegaskan adanya diskriminasi atas tempat tinggal kelompok miskin dan berpendapatan rendah di perkotaan akan menghambat kemajuan kota. “Hal ini disebabkan pemerintah memandang kebanyakan orang yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah warga dan permukiman ilegal. Karena itu, pemerintah kota umumnya memang tidak […]
Dukung Menteri Bappenas, IAP DKI Jakarta Fokuskan Penyelesaian Kumuh
- calendar_month Jumat, 28 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Rapat Multi Pihak Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan pada hari Selasa (25/5), menyampaikan pentingnya pendekatan multidisplin dalam intervensi penyelesaian permukiman kumuh. “Jadi kita ingin sesuatu yang sifatnya mengefektifkan anggaran yang sudah ada tanpa harus kita cari – cari anggarannya, konsolidasikan prooramnya, carikan spasialnya. […]
Menteri Bappenas sampaikan Tiga Prasyarat Keberhasilan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
- calendar_month Kamis, 27 Mei 2021
- 0Komentar
Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan tiga prasyarat utama keberhasilan penataan kawasan permukiman kumuh. Adapun ketiga prasyarat tersebut ialah, pertama, akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, meliputi penyediaan akses terhadap layanan dasar dan layanan infrastruktur perkotaan. Kedua, clear local ownership, meliputi social inclusion (keterlibatan masyarakat) dan keterlibatan pemerintah daerah […]
