Jakarta – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang menegaskan pentingnya integrasi tata ruang dan pertanahan dalam perencanaan pembangunan wilayah. “Integrasi tata ruang […]

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa mafia tanah harus diperangi bersama. Hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. “Mafia tanah ini benar-benar permasalahan bangsa yang harus kita perangi bersama. Tidak hanya diperangi oleh ATR/BPN dan Polri, namun  juga dengan badan peradilan, pemerintah daerah dan […]

Jakarta – Pengajar di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK-ITB), Jehansyah Siregar menegaskan adanya diskriminasi atas tempat tinggal kelompok miskin dan berpendapatan rendah di perkotaan akan menghambat kemajuan kota. “Hal ini disebabkan pemerintah memandang kebanyakan orang yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah warga dan permukiman ilegal. Karena itu, pemerintah kota umumnya memang tidak […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengakomodasi masukan bahwa pengembang yang akan mengajukan penerbitan perizinan pertanahan harus tergabung dalam asosiasi developer. Usulan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) ini bertujuan mengantisipasi praktik pengembang nakal yang merugikan konsumen. “REI mengusulkan agar dalam penerbitan perizinan di Kementerian ATR/BPN, mesti ada persyaratan yang […]

Terbitnya aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah konstelasi aturan main dalam banyak sektor, termasuk juga dalam industri properti. Berangkat dari hal tersebut redaksi industriproperti.com akan membedah masing–masing regulasi turunan UU Cipta Kerja yang berkelindan dengan industri properti. Jakarta – “Bermula dari banyaknya tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak, dimana […]

Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU). “Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas […]