Jakarta –  Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong pembentuk undang-undang (UU) segara menyusun aturan mengenai rumah susun (rusun) bukan hunian di Indonesia. “Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk dapat segera menyusun undang-undang maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rumah susun yang memiliki fungsi bukan hunian di Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam pembacaan […]

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun) hadir sebagai salah satu skema baru dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rusun dengan memanfaatkan lahan Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD) atau pun tanah wakaf melalui sewa. “Sehingga dapat menghasilkan harga hunian […]

Jakarta – Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun (Sarusun) merupakan sebuah konstruksi hukum baru tentang bukti kepemilikan unit hunian berupa rumah susun yang diperuntukkan khusus bagi MBR. Setelah rumah susun dibangun, unit-unit tersebut dijual kepada MBR. Setelah itu, diterbitkan SKBG sebagai tanda bukti kepemilikan bangunan unit sarusun tersebut tanpa kepemilkan tanahnya. “Skema ini […]

Jakarta – Program Rusun Sewa Milik (Rent-to-Own) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berjalan lebih dari 30 tahun lalu memiliki sejumlah kendala. Pemprov DKI pun menghentikan program yang sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi bagi milenial memiliki hunian. “Saat ini memang sudah tidak ada lagi program tersebut hanya saja kami masih punya banyak PR (pekerjaan […]

Jakarta – Undang-undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, khususnya di dalam Pasal 50 hanya menyebutkan fungsi hunian dan campuran, serta tidak menyebutkan adanya fungsi non-hunian. Salah satu alternatif mengembalikan fungsi non-hunian rusun adalah dengan melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. “Saya menganggap bahwa Pasal 50 UU No.20/2011 kalau kita kaji secara konstitusional itu bertentangan […]

Jakarta – Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak 2 November 2020 memberikan dampak pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Setidaknya ada 10 pasal dalam UU Rusun yang terdampak UUCK. “Pasal-pasal yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dari Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, misalnya Pasal 16 ayat 2 […]

Jakarta – Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Eko Mardirianto menjelaskan perbedaan antara program down payment (DP) Nol Rupiah di Jakarta dengan program Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. “Salah satu persyaratan dari program DP Nol Rupiah ialah tidak sedang menerima subsidi, ini […]

Jakarta – Guna pemberdayaan masyarakat tidak berpenghasilan dan mengurangi kekumuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah susun sewa (rusunawa) sebagai tempat tinggal sementara yang layak. Pembangunan hunian vertikal sekaligus tempat pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif hasil kolaborasi Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial (Kemensos). “Rusun dapat menjadi tempat pemberdayaan masyarakat tidak […]