Jakarta – Realisasi penerimaan pajak per Maret 2023 mencapai Rp 432,25 triliun atau setara 25,2 persen dari target. Angka penerimaan negara dari sektor perpajakan mencatatkan pertumbuhan 33,8 persen (year on year/yoy) karena adanya implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I Tahun […]

Jakarta – Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Aturan pengganti UU  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) ini diharapkan dapat mengantisipasi dampak kondisi perekonomian global. “Pertama, kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi […]

Jakarta – Kinerja pajak hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp 1.634,4 triliun atau setara 110,06 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni sebesar Rp 1.485 triliun. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini tumbuh sebesar 41,93 persen ketimbang penerimaan tahun lalu sebesar Rp 1.151,5 triliun. “Ini kenaikan yang sangat tinggi dan tentu […]

Jakarta – Penerimaan pajak per Agustus 2022 tercatat sebesar Rp1.171,8 triliun. Pemicu naiknya penerimaan pajak antara lain tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat insentif fiskal, serta implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Tumbuhnya penerimaan pajak sampai dengan Agustus di angka 58,1%, […]

Jakarta –  Pemerintah menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam penerbitannya, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berharap, 14 PMK sebagai aturan turunan UU HPP ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat UU HPP. […]

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis pelaksanaan pajak karbon yang rencananya bakal berlaku per 1 Juli 2022 mendatang. Penerapan ketentuan itu akan berlaku pada saat sektor ketenagalistrikan sebagai sektor pertama yang terkena pajak karbon sudah benar-benar siap. “Kesiapan ini penting agar tujuan inti dari penerapan pajak karbon memberikan dampak yang optimal. Pemerintah akan terus berkonsultasi dengan […]

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 sangat penting untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. Kenaikan PPN itu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Indonesia perlu membangun suatu pondasi perpajakan yang kuat. […]

Jakarta – Reformasi perpajakan sangat penting karena tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan perpajakan. Upaya reformasi pajak diharapkan dapat menciptakan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah reformasi antara lain melalui penguatan administrasi perpajakan (KUP) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Selain itu, perluasan basis perpajakan yang bertujuan menciptakan keadilan […]

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Hal ini seiring pengesahan UU HPP oleh Pemerintah bersama DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021. Publik diharapkan dapat mencermati masing-masing ruang lingkup UU HPP yang memiliki waktu pemberlakuan […]

Jakarta – Reformasi perpajakan melalui UU HPP, salah satunya terkait aspek Pajak Penghasilan (PPh), diyakini dapat mewujudkan Visi Indonesia Maju Tahun 2045. Pasalnya, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terbentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan menjamin kepastian hukum. “Dengan adanya sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta […]